SabdaNews.com — Komisi B DPRD Jawa Timur menyoroti pentingnya penajaman alokasi anggaran yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta mitigasi risiko perubahan iklim dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Komisi B DPRD Jatim, Muhammad Arbayanto, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (28/10/2026).
Dalam pemaparannya, Komisi B mencatat bahwa perekonomian Jatim pada Triwulan II 2026 tumbuh positif sebesar 5,72 persen secara year-on-year berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kendati demikian, pertumbuhan ini harus diiringi dengan pemerataan ekonomi yang nyata.
“Pasalnya, tingkat kemiskinan di Jatim per Maret 2026 masih berada di angka 9,06 persen atau sekitar 3,712 juta jiwa, dengan Gini Rasio yang meningkat menjadi 0,365,” ujar politikus asal Partai Demokrat.
Selain tantangan kesenjangan, Komisi B juga mewanti-wanti ancaman fenomena iklim El Nino yang diprakirakan BMKG masih akan berlangsung hingga awal 2027, yang berpotensi memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan ketersediaan air.
”Guna mengoptimalkan kinerja sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Komisi B mengusulkan tambahan anggaran total sebesar Rp223.719.977.000 yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemulihan lingkungan,” beber mantan komisioner KPU Jatim.
Rincian alokasi awal setelah efisiensi beserta usulan tambahan anggaran untuk masing-masing mitra Komisi B, meliputi; Dinas Kelautan dan Perikanan Pagu Anggaran: Rp186.909.947.000 disulkan mendapat tambahan Rp20.000.000.000.
“Fokusnya untuk mendorong produktivitas garam yang sempat menurun, pendampingan mutu, serta penguatan sarana produksi dan pemasaran perikanan,” jelas Arbayanto.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Pagu Anggaran: Rp235.577.723.000 diusulankan mendapat tambahan: Rp77.901.350.000. Fokusnya untuk rehabilitasi jaringan irigasi (JITUT/JIDES), perlindungan petani lewat asuransi padi, serta penanganan daerah rawan pangan.
Dinas Perkebunan dengan Pagu Anggaran: Rp75.128.035.400
diusulkan tambahan: Rp15.000.000.000 dengan fokus untuk penyediaan benih unggul, pupuk, hilirisasi komoditas perkebunan, serta pemanfaatan kembali lahan tidak produktif.
Berikutnya Dinas Peternakan dengan Pagu Anggaran: Rp113.145.693.000, diusulkan tambahan: Rp30.000.000.000 dengan fokus untuk penyediaan vaksin hewan ternak, kelanjutan program ARJUNA, peningkatan populasi sapi, serta integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selanjutnya, Dinas Kehutanan dengan Pagu Anggaran: Rp185.350.670.000 diusulkan tambahan: Rp20.818.627.000 diperuntukkan untuk sarana pengendali kebakaran hutan, pemulihan Tahura Raden Soerjo pascakebaran, rehabilitasi lahan kritis, serta penguatan ekonomi perhutanan sosial.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Pagu Anggaran: Rp112.187.301.000 diusulkan tambahan: Rp30.000.000.000 difokuskan untuk memastikan misi dagang berorientasi pada realisasi transaksi nyata, penguatan hilirisasi industri, serta pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM).
Dinas Koperasi dan UKM dengan Pagu Anggaran: Rp99.899.351.176 diusulkan tambahan: Rp10.000.000.000 dengan fokus untuk percepatan program UKM Naik Kelas melalui kolaborasi dengan Millenium Job Center (MJC) dan digitalisasi pemasaran.
Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pagu Anggaran: Rp146.440.910.000 diusulkan tambahan: Rp20.000.000.000 dengan fokus untuk penguatan business matching desa wisata, integrasi dengan UMKM dan ekonomi kreatif, serta promosi kolaboratif bersama influencer lokal.
Terakhir, kata Arbayanto Biro Perekonomian dengan Pagu Anggaran: Rp5.443.000.594 direkomendasikan untuk mendorong peningkatan pagu modal pinjaman daerah menjadi Rp300 miliar guna menekan disparitas dan kemiskinan.
“Melalui catatan dan rekomendasi ini, Komisi B berharap eksekutif dapat memprioritaskan alokasi anggaran secara cermat agar setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim,” pungkasnya. (pun)
