SabdaNews.com — Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur terus mematangkan ekspansi moda transportasi publik massal Trans Jatim. Langkah ini diambil untuk memperluas konektivitas kawasan aglomerasi, memberikan moda transportasi terjangkau bagi para pekerja industri, sekaligus menata ulang ekosistem angkutan umum lokal secara berkelanjutan.
Dinas Perhubungan Jawa Timur menargetkan pembukaan rute baru Trans Jatim koridor VIII yang menghubungkan Surabaya, Sidoarjo, hingga Pasuruan. Secara khusus, rute Sidoarjo–Pasuruan direncanakan melintasi kawasan industri Pasuruan Industrial Estate (PIER) serta wilayah Beji.
Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono menjelaskan bahwa koridor baru yang direncanakan terealisasi Oktober 2027 itu dihadirkan sebagai bentuk dukungan layanan transportasi publik terjangkau bagi para buruh dan pekerja pabrik di kawasan industri Pasuruan.
”Target realisasinya sekitar bulan Oktober, bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur,” ujarnya saat dikonfirmasi usai rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jatim, Senin (19/10/2026).
Menurut Nyono, pembukaan rute ini akan melengkapi jaringan transportasi aglomerasi Gerbangkertosusila Plus (GKS+), yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan Pasuruan. Rute baru ini diplot masuk ke dalam Koridor VIII GKS Plus.
Mengenai skema ketersediaan armada, Dishub Jatim tidak menambah trayek baru melainkan menerapkan metode scrapping atau peremajaan/penggantian kendaraan lama.
”Tidak ada trayek baru, semuanya menggunakan armada bus lama melalui proses scrapping. Misalnya, dua bus lama dikonversi menjadi satu armada Trans Jatim, atau lima angkot dilebur menjadi unit baru. Ini bertujuan menata tanpa menambah beban kemacetan,” jelas Nyono.
Untuk pengoperasian rute baru tersebut, alokasi anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai Rp10 miliar hingga Rp15 miliar. Nyono menegaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut telah diakomodasi dalam rancangan pembahasan RAPBD Jatim 2027.
Di sisi lain, Komisi D DPRD Jatim selaku mitra Dishub Jatim memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan teknis dan ketahanan fiskal daerah dalam mendukung keberlanjutan operasional Trans Jatim.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menyoroti pentingnya kajian teknis yang mendalam dan persiapan matang sebelum rute baru digulirkan. Pengalaman dari penataan rute terdahulu (seperti koridor Mojokerto–Pasuruan) menjadi pelajaran berharga untuk mengantisipasi potensi gesekan dengan penyedia angkutan umum lama, seperti bus mini (bus kuning/hijau) maupun angkutan pedesaan.
Politikus asal Partai NasDem ini memaparkan, selain pengembangan di wilayah GKS+, persiapan peluncuran Koridor 2 Malang Raya juga tengah dimatangkan dan ditargetkan beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Terkait kebutuhan anggaran, Khusnul merinci data pembiayaan operasional Trans Jatim untuk operasional eksisting (7 Koridor Aglomerasi ditambah 1 Koridor Malang Raya) membutuhkan anggaran sekitar Rp251 miliar hingga Rp254 miliar.
Sedangkan untuk proyeksi operasional penuh tahun 2027 termasuk perluasan rute Sidoarjo–Pasuruan dan Koridor 2 Malang Raya sesuai uUsulan anggaran dalam KUA-PPAS mencapai sekitar Rp283 miliar.
Diakui Khusnul Arif, pagu indikatif Dinas Perhubungan Jatim tahun 2027 mengalami penyesuaian berada di kisaran Rp551 miliar, DPRD Jatim optimistis anggaran yang ada tetap mencukupi untuk mendukung keberlanjutan layanan publik ini, dengan membuka opsi penambahan pada tahap Perubahan APBD 2027 bisa mencapai kisaran Rp800 hingga Rp1triliun. (pun)
