JOMBANG.SabdaNews.com — Dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, memanas. Celah pengamanan panitia dimanfaatkan oleh rombongan liar (romli) untuk menerobos masuk ke arena sidang pleno, memicu kegaduhan, hingga merusak fasilitas utama muktamar.
Insiden berawal sekitar pukul 12.30 WIB, bertepatan dengan jeda sidang pleno untuk memberi kesempatan para muktamirin melaksanakan shalat Dhuhur dan makan siang. Memanfaatkan situasi yang lengang, sekelompok massa tiba-tiba memadati area pintu masuk dan melancarkan aksi protes.
Tensi meningkat cepat ketika sebagian peserta aksi berhasil menjebol barikade petugas.
Akibat penterobosan tersebut, sejumlah fasilitas teknis di dalam ruang sidang mengalami kerusakan. Massa melampiaskan kemarahan dengan mencabut paksa instalasi kabel listrik utama serta merusak unit pendingin udara (AC) ruangan, yang memaksa panitia menghentikan operasional teknis sementara.
Guna memulihkan situasi, pengamanan di sekitar arena utama langsung diperketat dengan menyiagakan personel gabungan serta melipatgandakan jumlah Banser. Setelah perbaikan teknis darurat dan penyisiran area selesai, arena utama Muktamar NU kembali steril sekitar pukul 15.30 WIB sehingga sidang pleno dapat dilanjutkan.
Kericuhan ini memicu keprihatinan mendalam dari para senior NU, salah satunya Mantan Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, KH Rudi Tri Wahyudi. Menurutnya, insiden ini merusak citra pesantren penyelenggara.
”Saya sangat menyayangkan kejadian yang tidak kita inginkan bersama itu sampai terjadi di gelaran Muktamar kali ini. Ini jelas kecolongan dan kurangnya persiapan yang matang untuk antisipasi kejadian tersebut,” tegas KH Rudi saat ditemui di lokasi, Minggu (30/8/2026).
Pria yang kini menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Ngawi sekaligus mantan Ketua Tim Keamanan Muktamar ke-33 NU di Jombang tersebut menekankan pentingnya pembekalan taktis bagi personel lapangan. Berdasarkan pengalamannya, pengamanan agenda berskala nasional membutuhkan kesiapan fisik dan mitigasi risiko yang matang.
”Sebelum Muktamar dilaksanakan, tim keamanan—khususnya dari Banser—seharusnya diberikan pendidikan khusus selama seminggu yang dipandu langsung oleh aparat TNI dan Polri. Tim keamanan harus paham bagaimana antisipasi upaya penggagalan Muktamar dan cara menanganinya, baik di luar arena maupun di dalam arena sidang,” lanjutnya.
Informasi yang dihimpun menunjukkan aksi unjuk rasa tersebut dipicu kekecewaan sejumlah pihak terhadap kepemimpinan sidang pleno. Pimpinan sidang dinilai berupaya memaksakan pemberlakuan Peraturan Perkumpulan (Perkum) baru terkait syarat calon Ketua Umum PBNU, yang dianggap berpotensi mengganjal langkah beberapa kandidat tertentu. (pun)
