JOMBANG.SabdaNews.com – Agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) nampaknya menjadi salah satu fokus utama dalam gelaran Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas Jombang.
Di tengah perhatian publik terhadap akuntabilitas kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, jajaran pengurus PBNU memberikan sinyal optimisme sekaligus pandangan terbuka terkait dinamika yang ada.
Ketua PBNU, KH Hasib Wahab Chasbullah, menegaskan keyakinannya bahwa proses penyampaian LPJ akan berjalan dengan lancar dan kondusif.
Ia meyakini tidak akan ada kendala berarti saat laporan accountability tersebut dipaparkan dihadapan para peserta sidang.
“InsyaAllah aman, aman. Ndak ada itu (penolakan), ndak ada,” ujar KH Hasib Wahab saat ditemui usai mengikuti sidang Pleno pertama, Jumat (28/8/2026).
Di sisi lain, Ketua PBNU lainnya KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) mengakui adanya dinamika dan riak-riak perbedaan pendapat dari sebagian peserta.
Kendati demikian, ia menilai suara penolakan yang terdengar bukanlah arus utama (mainstream) dan masih dalam batas kewajaran dinamika berorganisasi.
Pengasuh Ponpes Bululawang Malang ini juga menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh figur terbaik NU untuk maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum, termasuk petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Menurutnya, proses demokrasi di tubuh PBNU harus berjalan terbuka tanpa ada upaya saling menghadang.
”Saya kira bukan mainstream, tapi memang ada (penolakan) yang saya dengar. Namun, kalau Gus Yahya pasti maju, itu hak beliau. Biar semua diberi kesempatan lah, supaya semua memilih dengan nurani dan pertimbangan masing-masing. Saya kira tidak ada yang perlu menghadang,” ungkap Gus Fahrur.
Sebagaimana diketahui bersama, Muktamar ke 35 NU ini juga menjadi solusi adanya konflik internal di tubuh PBNU khususnya antara rais Aam dan Ketum PBNU.
LPJ merupakan tahap krusial dalam Muktamar NU. Penerimaan atau penolakan LPJ oleh Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) menjadi indikator utama tingkat kepuasan konstituen terhadap kepemimpinan kepengurusan periode berjalan.
Prinsip Demokrasi ala NU diketahui bahwa PBNU menaungi lebih dari 500 PCNU dan 34 PWNU di seluruh Indonesia serta Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) di luar negeri.
Rekonsiliasi dan ruang kompetisi yang sehat sebagaimana disuarakan para kiai sepuh menjadi kunci menjaga keutuhan ukhuwah nahdliyyah menjelang proses pemilihan Rais Aam (Syuriah) dan Ketua Umum (Tanfidziyah) PBNU masa khidmad 2026-2031. (pun)
