Kritisi Perppu Cipta Kerja, AHY: Hukum Dibentuk untuk Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Elite

oleh -367 Dilihat

JAKARTA.SabdaNews.com – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, lantaran dianggap  bertentangan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU Cipta Kerja selama proses revisi,” ujar AHY melalui rilis Selasa (3/1/2023).

Menurut AHY, proses yang diambil pemerintah tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu pengganti UU Cipta Kerja tersebut.

“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu. Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” ungkap AHY.

Putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.

“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” kritik AHY.

Baca Juga:  SBY Gunakan Jurus Setrika Untuk Dongkrak Suara Partai Demokrat di Pemilu 2024

Terakhir, pria yang digadang gadang maju di Pilpres 2024 mendatang ini juga mengingatkan pemerintah agar jangan sampai terjerumus ke dałam lubang yang sama.

“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama,” harap AHY.

Sebagaimana diketahui bersama, Putusan MK pada 2020 mengamanatkan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku. (tis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.