8
SabdaNews.com – Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso Makmulah Harun mengaku prihatin dengan penanganan sampah di Kabupaten Banyuwangi karena hingga saat ini belum menemukan titik temu.
Akibat ketidakjelasan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut banyak pos-pos sampah yang mengalami penumpukan. “Pos pos sampah tumpukannya mengerikan, termasuk di tingkat RT di lokasi tertentu,” kata politikus PKB, Rabu (7/12/2022).
Sebenarnya, Pemkab Banyuwangi sudah memberikan alternatif tapi hingga saat ini masih belum jelas keberadaannya. Oleh karena itu permasalahan sampah masih menjadi problem yang kompleks hingga sekarang.
“Saya sebagai warga Banyuwangi turut prihatin terkait permasalahan sampah dan tentunya ini menjadi tangungjawab kita semua untuk memberikan solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat,” jelas wakil ketua Komisi C DPRD Jatim.
Dia juga mencoba menggali akan persoalan sampah di lingkungannya. Hasilnya, problem ini sebetulnya dapat dipecahkan kalau diurai dari hulu ke hilir produksi sampah.
Kebanyakan produksi sampah dihasilkan dari limbah rumah tangga, dimana limbah itu tidak melulu harus dibuang menjadi sampah, namun dapat dimanfaatkan dan dikelola kembali.
“Kita menggali masalah dari tingkat hulu. Ini akibat karakter masyarakat yang masih belum menyadari bahwa sampah itu bisa diolah. Bahwa sampah itu ada manfaatnya, bahwa sampah itu ada komoditinya,” ungkap Ketua PC Muslimat NU Banyuwangi ini.
Menurutnya, masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa sampah itu bisa menjadi komoditas produktif. “Bagaimana misalnya Pemkab Banyuwangi itu ada kebijakan anggaran, untuk mengadakan pelatihan pembinaan pendampingan untuk masyarakat step by step untuk membuat produk daur ulang sampah,” harap Makmulah.
Diakui Makmulah, merubah karakter masyarakat terhadap kesadaran pentingnya pengelolaan sampah memang tidak mudah. Namun pihaknya yakin, dengan diawali dengan langkah kecil yang konsisten akhirnya dapat mengubah pola pikir positif hingga skala mayoritas.
“Merubah karakter ini memang berat, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang terus kapan lagi. Saya yakin bisa, asal ada anggaran dari pemkab untuk menunjuk bekerjasama dengan lembaga tertentu yang profesional untuk melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Sehingga pola pikir masyarakat dapat berubah,” bebernya. (pun)