Ketika Anak Diduga Menjadi Pelaku Sekaligus Korban: Dua Laporan Polisi, Dua Peristiwa Hukum, dan Ujian Penegakan UU Perlindungan Anak
TIMUR JANG-JANG
Oleh : Safiudin
SUMENEP-KANGEAN , SabdaNews.com– Peristiwa dugaan kekerasan terhadap anak berinisial MR (15 tahun) oleh seorang laki-laki berinisial Abd. RZ (75 tahun) di Desa Timur Jang-Jang, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, menyisakan persoalan hukum yang lebih kompleks setelah terungkap latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Berdasarkan kronologi dan informasi yang disampaikan pihak terkait, Abd. RZ diketahui merupakan kakek dari RA (9 tahun), siswi kelas II Madrasah Ibtidaiyah (MI) di yayasan yang sama dengan MR.
Dugaan kekerasan terhadap MR disebut-sebut dilatarbelakangi persoalan perundungan atau bullying yang diduga dilakukan MR terhadap RA. Perundungan tersebut menurut keterangan yang berkembang diduga berlangsung sejak Juni 2026, baik ketika kegiatan mengaji pada malam hari maupun saat kegiatan sekolah pada siang hari. Dengan terungkapnya latar belakang tersebut, perkara ini tidak lagi dapat dipandang sebagai satu peristiwa kekerasan biasa. Terdapat dua dugaan peristiwa pidana yang melibatkan dua anak dengan kedudukan hukum yang berbeda.
Fakta adanya dua laporan polisi di Unit PPA Polres Sumenep semakin memperlihatkan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan hukum secara menyeluruh, objektif, dan tidak diskriminatif.
I. Rekonstruksi Peristiwa dan Kedudukan Para Pihak , Untuk memahami konstruksi hukumnya, setidaknya terdapat dua peristiwa yang harus dipisahkan secara hukum. Peristiwa pertama: Dugaan kekerasan terhadap MR.
MR yang masih berusia 15 tahun diduga mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Abd. RZ, seorang laki-laki berusia 75 tahun yang merupakan kakek RA.
Dalam peristiwa ini : Abd. RZ berkedudukan sebagai terlapor atau orang yang diduga melakukan kekerasan. MR berkedudukan sebagai anak korban. Wali MR merupakan pihak yang melaporkan dugaan kekerasan tersebut.
Peristiwa kedua: Dugaan perundungan terhadap RA. RA yang masih berusia 9 tahun diduga mengalami perundungan oleh MR, baik dalam kegiatan mengaji malam maupun di lingkungan sekolah pada siang hari.
Dalam peristiwa ini: MR berkedudukan sebagai anak yang diduga berkonflik dengan hukum( ABH ) RA berkedudukan sebagai anak korban. Wali RA merupakan pihak yang melaporkan dugaan perundungan tersebut.
Dengan demikian, terdapat dua hubungan hukum yang berbeda. MR menjadi anak korban dalam laporan pertama, tetapi sekaligus menjadi anak yang diduga berkonflik dengan hukum dalam laporan kedua.
Sementara itu, RA merupakan anak korban dalam perkara dugaan perundungan. II. Analisis Hukum: Apakah MR dan RA Sama-Sama Anak yang Berhadapan dengan Hukum? Jawabannya adalah benar, tetapi harus dibedakan secara terminologis.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 angka 2, memberikan pengertian bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup tiga kategori, yaitu:
Anak yang berkonflik dengan hukum; Anak yang menjadi korban tindak pidana; Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 3, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.
Sedangkan Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, konstruksi kedudukan hukum kedua anak adalah sebagai berikut: MR (15 tahun): Dalam laporan dugaan kekerasan oleh Abd. RZ, MR merupakan anak korban. Dalam laporan dugaan perundungan terhadap RA, MR merupakan anak yang diduga berkonflik dengan hukum.
RA (9 tahun): Dalam laporan dugaan perundungan, RA merupakan anak korban. Apabila keterangannya diperlukan dalam perkara dugaan kekerasan terhadap MR, kedudukannya dapat pula sebagai anak saksi sesuai fakta yang ditemukan penyidik. Artinya, keduanya termasuk kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum, tetapi tidak seluruhnya memiliki kedudukan hukum yang sama. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum maupun perlakuan terhadap kedua anak tersebut.
III. Pertanggungjawaban Hukum Abd. RZ
Sebagai Orang Dewasa Persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius adalah dugaan tindakan kekerasan terhadap MR oleh Abd. RZ yang berusia 75 tahun. Apabila hasil penyelidikan dan penyidikan membuktikan adanya tindakan kekerasan terhadap anak, maka perbuatan tersebut harus diuji berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak.
Dengan demikian, alasan bahwa tindakan kekerasan dilakukan karena ingin membela cucu yang diduga menjadi korban perundungan tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban hukum. Perlu dibedakan antara motif, alasan, dan pembenaran hukum. Motif melindungi cucu dapat menjadi bagian dari penilaian terhadap latar belakang peristiwa, tetapi bukan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Terlebih lagi, Abd. RZ merupakan orang dewasa, sedangkan MR masih berusia 15 tahun. Persoalan dugaan perundungan semestinya diselesaikan melalui mekanisme perlindungan anak, pendidikan, dan proses hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan kekerasan oleh orang dewasa.
IV. Pertanggungjawaban Hukum MR atas Dugaan Perundungan terhadap RA
Dalam perkara kedua, MR tidak dapat serta-merta dibebaskan dari pemeriksaan hukum hanya karena dirinya juga menjadi korban kekerasan. Dugaan perundungan terhadap RA harus diperiksa secara objektif, termasuk : Bentuk tindakan yang diduga dilakukan MR; Frekuensi dan lamanya perundungan; Lokasi kejadian, baik di sekolah maupun saat mengaji; Ada atau tidaknya kekerasan fisik, psikis, intimidasi, atau tindakan lainnya; Dampak terhadap kondisi psikologis dan perkembangan RA; Keterangan saksi serta bukti pendukung lainnya. Apabila terbukti terdapat tindakan kekerasan terhadap RA, maka ketentuan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak dapat menjadi salah satu dasar analisis hukum, dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Namun, karena MR masih berusia 15 tahun, proses penanganannya wajib menggunakan rezim khusus Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, serta penghindaran pembalasan. MR tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dewasa.
V. Kewajiban Diversi dan Pendekatan Keadilan Restoratif
Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah kewajiban penerapan diversi terhadap MR apabila perkara memenuhi persyaratan undang-undang. Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan untuk tindak pidana yang: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Karena MR berusia 15 tahun, mekanisme SPPA wajib diterapkan apabila ia diproses sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi bukan berarti menghapus begitu saja persoalan yang dialami RA. Sebaliknya, diversi bertujuan mencari penyelesaian yang adil dengan melibatkan anak, keluarga, korban, dan pihak terkait, dengan mengutamakan pemulihan. Dalam perkara ini, penyidik perlu menilai secara cermat apakah dugaan tindak pidana yang disangkakan memenuhi syarat diversi. Jika memenuhi, upaya diversi wajib dilakukan sesuai ketentuan. Perlu ditegaskan pula bahwa Abd. RZ yang berusia 75 tahun tidak memperoleh mekanisme diversi berdasarkan UU SPPA karena mekanisme tersebut ditujukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
VI. Dua Laporan Polisi Tidak Boleh Dicampuradukkan
Keberadaan dua laporan polisi di Unit PPA Polres Sumenep menunjukkan adanya dua peristiwa yang harus ditangani berdasarkan konstruksi hukum masing-masing. Laporan pertama adalah laporan wali MR terhadap Abd. RZ atas dugaan kekerasan terhadap anak. Laporan kedua adalah laporan wali RA terhadap MR atas dugaan perundungan terhadap anak. Kedua laporan tersebut memiliki objek pembuktian, subjek hukum, serta konsekuensi hukum yang berbeda.
Penyidik harus menghindari penilaian bahwa dugaan perundungan oleh MR secara otomatis membenarkan tindakan kekerasan Abd. RZ. Sebaliknya, dugaan kekerasan terhadap MR juga tidak otomatis menghapus dugaan perbuatan MR terhadap RA. Dalam perspektif hukum pidana, setiap peristiwa harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap dalam proses penyidikan. Tidak boleh ada pembenaran terhadap kekerasan dengan alasan membalas perbuatan sebelumnya.
VII. Peran Yayasan dan Lingkungan Pendidikan
Persoalan ini juga perlu menjadi perhatian pihak yayasan, sekolah, serta lingkungan pendidikan tempat kedua anak beraktivitas. Apabila dugaan perundungan berlangsung sejak Juni 2026 di lingkungan sekolah dan kegiatan mengaji, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan, mekanisme pengaduan, dan perlindungan anak. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh peserta didik. Pihak yayasan perlu memberikan keterangan secara objektif mengenai: Apakah sebelumnya pernah menerima pengaduan perundungan? Apakah terdapat laporan dari wali RA atau wali MR? Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan belajar dan mengaji? Apakah pihak sekolah telah melakukan langkah pencegahan dan penanganan? Apakah kedua anak telah mendapatkan pendampingan psikologis? Evaluasi ini bukan untuk serta-merta menyalahkan yayasan, melainkan untuk memastikan bahwa hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan rasa aman benar-benar terpenuhi.
VIII. Desakan Penanganan Hukum yang Berimbang,
Berdasarkan konstruksi tersebut, Unit PPA Polres Sumenep perlu menangani kedua laporan secara profesional, transparan, dan berimbang. Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian: Pertama, mengusut secara objektif dugaan kekerasan yang dilakukan Abd. RZ terhadap MR, termasuk memeriksa keterangan saksi, bukti medis apabila ada, serta dampak psikologis terhadap MR. Kedua, mendalami dugaan perundungan yang dialami RA, termasuk meminta pendapat ahli psikologi anak apabila diperlukan.
Ketiga, memastikan MR memperoleh pendampingan hukum dan pendampingan psikososial sesuai ketentuan SPPA, tanpa mengabaikan hak RA sebagai anak korban. Keempat, melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak sesuai kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, memastikan identitas kedua anak dirahasiakan dan tidak menjadi konsumsi publik.
IX. Kesimpulan: Hukum Tidak Boleh Membenarkan Kekerasan dengan Kekerasan
Kasus di Desa Timur Jang-Jang ini memberikan gambaran bahwa persoalan perlindungan anak tidak selalu sederhana. Dalam satu rangkaian peristiwa, seorang anak dapat berada pada dua posisi hukum sekaligus, yakni sebagai korban dalam satu perkara dan sebagai anak yang diduga berkonflik dengan hukum dalam perkara lainnya. RA harus mendapatkan perlindungan sebagai anak korban dugaan kekerasan, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya melalui mekanisme khusus anak apabila terbukti dan memenuhi unsur pidana.
RA juga harus memperoleh perlindungan sebagai anak korban dugaan perundungan, termasuk pemulihan kondisi psikologis dan jaminan keamanan di lingkungan pendidikan. Sementara Abd. RZ sebagai orang dewasa harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti. Hukum tidak boleh membenarkan kekerasan dengan alasan membela korban kekerasan lainnya. Keadilan bagi RA tidak boleh menghilangkan hak MR, dan perlindungan terhadap MR tidak boleh mengabaikan penderitaan RA. Di sinilah sesungguhnya prinsip keadilan substantif diuji: bukan siapa yang lebih dahulu melapor, bukan siapa yang memiliki hubungan keluarga, dan bukan siapa yang lebih kuat secara sosial, melainkan bagaimana hukum memberikan perlindungan dan keadilan kepada setiap anak tanpa diskriminasi. ( Penulis ; praktisi hukum menetap di Sumenep Madura/Red)
