SUMENEP,SabdaNews.com — Dewan Kepulauan, Juhairi, meminta Bupati Sumenep agar proses seleksi calon direksi PT Sumekar dilakukan secara profesional dengan mengedepankan kompetensi, integritas, serta kualifikasi keilmuan dan pengalaman yang dimiliki para kandidat. Menurut Juhairi, pengisian jabatan direksi perusahaan daerah tidak seharusnya didasarkan pada faktor kedekatan personal, hubungan kekerabatan, maupun kepentingan kelompok tertentu. Seleksi harus mengutamakan kemampuan manajerial dan profesionalisme agar perusahaan daerah tersebut dapat dikelola secara sehat dan akuntabel.
Ia mengingatkan bahwa PT Sumekar, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, membutuhkan kepemimpinan yang memahami tata kelola perusahaan, manajemen bisnis, serta strategi pengembangan usaha. “Jangan lagi menggunakan pendekatan nepotisme atau kedekatan personal dalam menentukan direksi. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, kualifikasi keilmuan, integritas, dan kemampuan mengelola perusahaan,” tegas Juhairi. Juhairi juga menyoroti kondisi keuangan PT Sumekar yang menurutnya masih menghadapi persoalan kerugian berkelanjutan. Bahkan, kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembagian dividen dinilai belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Ia meminta Bupati menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan jajaran direksi yang baru. Menurutnya, pengalaman kepemimpinan direksi sebelumnya harus menjadi pelajaran penting. Ia menyinggung dinamika manajemen terdahulu yang berujung pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hingga adanya persoalan hukum yang menyeret pihak terkait ke proses pidana. “Jangan sampai kesalahan masa lalu kembali terulang. PT Sumekar harus dikelola oleh orang-orang profesional, bukan sekadar karena kedekatan atau representasi kelompok tertentu,” ujarnya.
Juhairi berharap Bupati Sumenep menjadikan seleksi direksi sebagai momentum pembenahan tata kelola perusahaan daerah. Proses seleksi perlu dilakukan secara transparan, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebab, PT Sumekar bukan sekadar badan usaha, melainkan perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung konektivitas transportasi laut dan pelayanan masyarakat kepulauan. “Jangan sampai perusahaan pelayaran yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat kepulauan justru terus dibebani persoalan kerugian. Sudah saatnya profesionalisme dan kompetensi menjadi dasar utama dalam menentukan masa depan PT Sumekar,” pungkasnya. ( Tim/Red)
