Padahal, beberapa bencana yang terjadi di Jatim banyak didominasi banjir (hydrometrologi). Penyebabnya pun beragam, mulai dari pendangkalan (sedimentasi) hingga jebolnya tanggul sungai. Seperti kasus Banjir Malang Selatan, Blitar Selatan, Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Trenggalek, Ngawi dan Pacitan beberapa waktu lalu
Anggota Komisi D DPRD Jatim asal Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan, dampak banjir di sejumlah daerah di Jatim juga menyebabkan banyak masyarakat petani mengalami gagal panen dan jalan rusak karena terendam dan tergerus air banjir.
Lebih jauh politikus asal Mojokerto itu menilai kondisi dampak banjir semakin parah karena tak segera mendapatkan penanganan akibat perencanaan pembangunan yang kurang baik dari Pemprov Jatim.
Hidayat menilai, perencanaan anggaran Bappeda Jatim belum menempatkan persoalan pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air sebagai program prioritas. Dari tiga dinas pekerjaan umum, yakni bina marga, pemukiman, dan sumber daya air anggarannya sangat timpang.
“Kalau lihat persentasenya dari anggaran dari empat dinas, yang paling ektra adalah bina marga,” beber Hidayat saat dikonfirmasi, Senin (12/12/2022).
Di sisi lain, Hidayat juga melihat sinergitas Bappeda Jatim dengan kota dan kabupaten di Jatim kordinasinya kurang baik.
“Pemprov melalui Bappeda kurang melakukan koordinasi dengan Kota / Kabupaten dan BBWS terkiat banjir dan longsor. Sehingga Bappeda tidak bisa melakukan penganggaran yang maksimal untuk prioritas bencana banjir yang sebenarnya bisa diantisipasi jauh hari dengan penganggaran yang sesuai,” bebernya.
Senada, anggota komisi D DPRD Jatim lainnya, Satib menyebutkan bahwa anggaran PU Pengairan Jatim terlalu kecil sehingga tidak sebanding dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Padahal banyak sungai yang membutuhkan normalisasi agar banjir bisa diminimalisir.
“Sumber daya air kapan hari menyodorkan anggaran Rp 1,5 triliun dengan harapan sungai kritis bisa dipelihara dengan baik. Tapi di 2023 hanya dapat Rp 300 miliar, lingkungan hidup Rp 44 miliar, Dishub Rp 279 miliar tapi ini tidak langsung terkait banjir dan longsor,” jelasnya.
Lebih jauh politikus asal Jember ini menjelaskan bahwa Dinas PU Bina Marga Jatim memang mendapat anggaran cukup besar kisaran Rp.1,1 triliun. Karena berkaitan dengan usia jalan banyak yang sudah habis pada 2023.
Namun, Satib menilai, harusnya Dinas PU Sumber Daya Air Jatim juga mendapatkan prioritas anggaran yang memadai. Mengingat pengelolaan sumber daya air tetap menjadi hal yang penting dalam penanganan longsor dan banjir di Jatim.
“Ini tentu kita kritik Bappeda yang dalam implementasi di lapangan kurang ada sinergitas dan menempatkan prioritas bukan yang langsung terkait persoalan banjir dan longsor,” beber Satib.
Bappeda sebagai otak perencanaan pembangunan, lanjut Satib harusnya melakukan koordinasi dengan Oraganiasai Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pemerintah lainnya dalam rangka melaksanakan antisipasi bencana.
“Jangan hanya koordinasi dalam penanganan bencananya saja, tapi yang paling penting adalah antisipasinya. Kita tahu kalau musim hujan sering terjadi banjir. Ini harus kita lihat secara menyeluruh penyebabnya, seperti apa kondisi lingkungan yang terjadi di hulu?,” jelasnya.
Ferdians Reza Alvis, anggota komisi D DPRD Jatim lainnya menambahkan bahwa harus ada perubahan paradigma dalam melihat peran pengelolaan sumber daya air.
“Bagaimana menempatkan pengelolaan sumber daya air itu menjadi potensi dan harus banyak kegiatan sifatnya antisipasi program penanganan sungai, misalnya pengerukan sungai, normalisasi, pembangunan penahan air, dan sebagainya,” kata politikus asal Partai Gerindra.
Alvis meminta Bappeda Jatim melakukan evaluasi kritis terhadap apa yang sudah disusun mengenai persoalan penanganan banjir.
“Persoalan bencana alam banjir harus segera diantisipasi. Bappeda harus jeli dalam menentukan prioritas anggaran. Jangan hanya copy paste saja tanpa melihat kondisi lapangan yang ada yang diketahui OPD-OPD terkait,” pungkas pria asli Blitar ini. (tis)
