SabdaNews.com – Hasil survei nasional Lembaga Survei Poltracking Indonesia yang menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas elektabilitas mendapat respons dari DPD Gerindra Jawa Timur. Capaian tersebut dinilai sebagai refleksi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini, termasuk program prioritas yang dijalankan.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada awal Maret 2026, elektabilitas Partai Gerindra tercatat sebesar 26,1 persen, disusul PDI Perjuangan 15,4 persen dan Partai Golkar 9 persen.
Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra Jawa Timur, Hidayat, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini menjadi faktor penting yang mendorong meningkatnya elektabilitas partai Gerindra.
“Ini amanah bagi kami, kami akan terus berbenah diri, dan berperan untuk masyarakat. Semua kader partai Gerindra akan semakin berkerja keras mambuat masyarakat tersenyum, dan sejahterah,” ungkap Hidayat, Rabu (15/4/2026).
Lebih lanjut, Hidayat yang juga Wakil Ketua DPRD menyoroti hasil survei yang menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan angka 36,5 persen responden.
Menurut politikus asal Mojokerto, program program prioritas yang dijalankan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Hidayat mengakui bahwa dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kita menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan. Ini PR yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia mencontohkan, masih adanya kasus keracunan makanan akibat standar yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ada yang keracunan makanan, karena belum standar,” kata pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Meski begitu, Hidayat menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan perbaikan melalui langkah pengawasan yang lebih ketat.
“Pemerintah telah menyiapkan satgas untuk melakukan pengawasan, sehingga saat ini di Jawa Timur sudah ada 1000 lebih dapur SPPG yang di-suspend,” terangnya.
Langkah tersebut, lanjut Hidayat, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam merespons berbagai temuan di lapangan.
“Ini bukti pemerintah serius dalam melakukan perbaikan, dan ini yang diapresiasi oleh masyarakat,” pungkasnya.
Survei Poltracking Indonesia sendiri dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 2 hingga 8 Maret 2026. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang.
Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
