Gus Fawait : Pemerintahan Yang Bersih Dari KKN Kunci Kesejahteraan Rakyat

oleh -334 Dilihat

SabdaNews.com – Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Jember mendatang, bakal calon bupati (Bacabup) Jember Muhammad Fawait yang memiliki komitmen untuk melarang keluarga dan kerabat dekatnya ikut terlibat dalam pemerintahan daerah (Pemda) Kabupaten Jember jika nantinya terpilih di Pilkada serentak 27 November 2024.

“Saya tegas anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dimana nantinya saya haramkan keluarga dan kerabat untuk duduk atau ikut campur urusan dengan pemkab Jember jika saya memimpin Jember. Tegas, saya larang tak ikut cawe-cawe urusan dengan Pemkab Jember dan jajaran, ” ujar Gus Fawait, Senin (27/5/2024).

Menurut pria yang juga menjabat Presiden  Laskar Sholawat Nusantara (LSN) tersebut,  munculnya sebuah korupsi dan kolusi tentunya dimulai dengan adanya nepotisme.

“KKN sangat berkaitan satu sama lain, sehingga saya ingin jika memimpin Jember, pemda akan bersih untuk itu. Jabatan yang punya rakyat sepenuhnya sehingga profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan akan saya junjung tinggi untuk mensejahterakan rakyat, ” tegasnya.

Komitmen untuk anti KKN, lanjut Gus Fawait, juga sejalan dengan komitmen dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Tentunya Pak Prabowo punya komitmen tegas dengan menolak untuk memberantas KKN di Indonesia. Program dari pemerintah daerah tentunya harus sinkron dengan program dari pemerintah pusat termasuk dalam memberantas KKN di Indonesia, ” jelas politikus asli Jember ini.

Baca Juga:  Survey AMIN Naik, Gus Salam : Bukti Kerja Keras Warga Nahdliyin

Sekedar diketahui, dalam kampanye di pilpres, presiden terpilih Prabowo-Subianto mengatakan bahwa pemimpin yang dipilih rakyat bukan hasil dari nepotisme.

“Tidak ada kata-kata atau istilah nepotisme dalam jabatan yang sifatnya elected atau jabatan yang dipilih oleh rakyat,” katanya.

Ia mencontohkan, nepotisme terjadi saat kepala daerah seperti gubernur, bupati atau walikota mengangkat anggota keluarganya untuk menduduki satu jabatan tertentu di pemerintahan.

“Dan ini tentunya tidak baik dalam menjalankan roda pemerintahan, ” terang ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini. (pun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.