SabdaNews.com – Dugaan adanya pengkondisian peserta menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kembali mencuat. Kali ini, kabar tersebut tidak hanya menyebut adanya pengumpulan sejumlah muktamirin di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, tetapi juga di sejumlah lokasi lain.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut pengkondisian muktamirin di Asrama Haji Sukolilo benar terjadi. Menurut dia, pertemuan serupa juga dilakukan di sejumlah tempat lain di Surabaya, termasuk salah satu hotel di kawasan pusat kota dan Surabaya Selatan.
Yang lebih serius, sumber tersebut mengklaim adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp50 juta kepada peserta yang dikondisikan. “Mereka dikondisikan dengan disuap Rp50 juta per orang,” katanya.
Ia menjelaskan, Setiap PCNU empat orang yang diundang, yakni Rais Syuriyah, Katib, Ketua Tanfidziyah, dan Sekretaris PCNU. “Masing-masing dikasih Rp50 juta,” ujarnya.
Sumber tersebut mengaku tidak hanya mendengar informasi itu dari satu pihak. Ia menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah orang yang disebut mengetahui langsung mengenai dugaan tersebut, perwakilan PCNU dari beberapa wilayah di Jawa dan non Jawa. “Saya sudah konfirmasi ke beberapa pengurus yang hadir diundang dan pengakuannya sama saja, dan itu masih DP 50%,” tegasnya.
Nama Sejumlah Tokoh Disebut
Kabar tersebut juga menyeret sejumlah nama yang disebut hadir dalam forum-forum pengkondisian. Salah satunya Ketua Panitia Muktamar NU ke-35, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul.
“Gus Ipul hadir untuk mengkondisikan para peserta. Yang terlibat juga Prof Nuh,” ujarnya.
Selain itu, sumber tersebut menyebut Prof Moch Nuh juga hadir dalam forum pengkondisian di lokasi yang berbeda.
Tak berhenti di situ. Sumber juga menyampaikan bila pengkondisian tersebut juga dihadiri calon Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
“Iya benar, pengkondisian di salah satu hotel di Surabaya hadir juga Gus Kikin,” katanya, yang tidak berkenan namanya disebutkan.
Muktamar di Tengah Sorotan Integritas
Munculnya kabar tersebut menambah panjang polemik menjelang pembukaan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung hari ini di Jombang.
Sebelumnya, dinamika menjelang forum lima tahunan NU juga disorot terkait transparansi, proses konsolidasi peserta, hingga munculnya kabar mengenai pembatasan ruang gerak media dalam meliput aktivitas muktamar.
Kondisi tersebut mendapat reaksi keras dari KH Abdul Muhaimin A’wan PBNU sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede, Yogyakarta.
Ia mengecam segala bentuk tindakan yang dinilai dapat menurunkan kesakralan Muktamar NU sebagai agenda lima tahunan organisasi. Bahkan ia mendesak agar kandidat yang melakukan praktik risywah atau politik uang harus didiskualifikasi.
“Kandidat yang terbukti terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik risywah, wajib didiskualifikasi dalam pemilihan di Muktamar ke-35 NU,” tegas KH Abdul Muhaimin.
Ia menilai, dugaan pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian seluruh muktamirin.
“Apa yang terjadi di Surabaya hari ini, baik pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU di Asrama Haji Sukolilo dan pemberian mahar di beberapa hotel di Surabaya merupakan fakta adanya praktik merusak di tubuh NU yang dikomandani langsung oleh petinggi PBNU demi memuluskan paket ‘istana’,” ujarnya.
KH Abdul Muhaimin mengingatkan seluruh peserta Muktamar agar tidak membiarkan praktik-praktik yang dinilai dapat mencederai marwah organisasi.
Menurutnya, muktamirin dan muktamirat harus memiliki keberanian untuk menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut. Sikap diam, kata dia, dikhawatirkan justru menjadikan persoalan tersebut sebagai dosa kolektif organisasi.
“Muktamirin dan muktamirat harus satu suara, melawan praktik merusak yang bila kita diamkan akan tercatat sebagai dosa kolektif dan organisasi yang akan ditanggung mudharatnya oleh generasi abad kedua NU,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Muktamar ke-35 memiliki nilai historis karena digelar di Jombang, yang merupakan kampung halaman para pendiri NU. Karena itu, seluruh proses Muktamar harus dijaga agar tidak tercoreng oleh kepentingan politik kekuasaan.
“Dan kampung halaman pendiri akan kembali ternodai oleh kartel politik kuasa dan elit di muktamar perdana di abad kedua NU,” tandasnya. (pun)
