Baru BUMD Jasa Perbankan Yang Mampu Berikan Sumbangsih PAD Bagus Untuk Pemprov Jatim

oleh -335 Dilihat

SabdaNews.com  – Berdasarkan catatan Komisi C DPRD Jatim, sesuai target murni APBD Tahun Anggaran 2022, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp 443,834 miliar. Namun, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dalam Perubahan APBD 2022 mengalami penurunan menjadi Rp 441,684 miliar.

Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim Erlangga Satriagung membenarkan hal tersebut. Menurutnya pilar utama sumbangsih PAD dari BUMD -BUMD di Jatim adalah Bank Jatim yang mencapai Rp.400 miliar lebih.

“Ditambah semua BUMD lainnya tetap Rp.400 lebih. Artinya BUMD di Jatim yang PAD-nya sudah bagus masih dari jasa keuangan, seperti Bank Jatim, Jamkrida dan BPR namun potensi marketnya masih jauh bisa dikembangka karena market sharenya masih terbuka lebar tinggal ditambahi modal. Kemudian PT Petrogas Jatim Utama (PJU) Jatim juga sudah bagus, sedangkan lainnya masih belum seperti yang diharapkan,” jelasnya, Rabu (4/1/2023).

Lebih jauh Erlangga menjelaskan harapan yang akan datang terutama memasuki tahun 2025 dimana pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ada perubahan persentase antara provinsi dan kabupaten – kota yang dibalik.

“Kami berharap jika ditarget untuk memberikan kontribusi yang lebih tinggi, ya harus dibenahi. Yang selama ini tidak pernah dikawal untuk mau membenahi dan siapa yang menjadi komandannya agar lebih optimal. Harapannya, harus ada langkah-langkah berikutnya hingga dibawa ke Kemendagri. Tapi karena terjerat banyak peraturan, ini yang membuat kami tidak bisa bergerak leluasa,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan ketua KADIN Jatim ini  mengatakan bahwa tantangan BUMD adalah setelah 2 tahun mengalami pandemi Covid-19 saat ini sedang melakukan recovery (pemulihan) tapi belum recover (pulih). Kemudian tantangan baru yang harus dihadapi tahun 2023 adalah ancaman resesi.

“Kemudian juga tantangan politik tahun 2024. Yang kita khawatirkan konsentrasi pemerintah terhadap politik sehingga kebijakan sektor ekonomi menjadi sedikit atau tidak fokus. Apakah pesimis? Tidak, tapi was-was. Karena kalau resesi ini terjadi hingga menyebabkan krisis, tapi tidak diumumkan secara terbuka kalau terjadi krisis maka dunia usaha akan terpelanting,” jelas Erlangga.

Menurutnya kondisi saat ini semua BUMD Jatim sedang melakukan recovery. Namun ada yang sudah recover dan ada yang belum karena dampak krisis pandemi Covid-19.

“Makanya, PAD 2022 mengalami penurunan. Analisis kami, proses recovery membutuhkan waktu 2 tahun namun 2023 dihadang ancaman resesi. Hal-hal tersebut adalah faktor eksternal,” pungkas Erlangga Satriagung. (tis)
Baca Juga:  Operasi Pasar Di Sidoarjo Digelontor 20 Ton Beras, Gubernur Khofifah Minta Pemkab/ Pemko Ikut Perkuat Intervensi Stabilkan Harga 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.