SabdaNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan komparasi dengan provinsi lain di Indonesia sebelum menetapkan besaran pajak untuk kendaraan listrik atau Electric Vihichle (EV). Tujuannya, agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dengan provinsi lain.
Pernyataan itu disampaikan sekretaris provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono saat menjawab pertanyaan seputar pajak kendaraan listrik di gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (21/4/2026)..
“Kami ingin mendukung kebijakan Presiden supaya ekonomi green.Tapi besarannya tidak akan penuh seperti kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM), dan kami sedang kordinasi dengan provinsi lain supaya tidak terjadi perbedaan,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Adhy, pemerintah provinsi Jawa Timur tidak akan membandingkan dengan provinsi DKI Jakarta. Mengingat, pemberlakuan pajak kendaraan listrik di Jakarta tentunya tidak akan bermasalah karena tingkat ekonomi masyarakatnya lebih tinggi dibanding Jawa Timur.
“Motor listrik di Jakarta kebanyakan digunakan untuk bekerja. Sebaliknya di Jawa Timur kebanyakan digunakan oleh pelaku UMKM sehingga kami masih mentolelir untuk ditunda atau belum diberlakukan,” jelasnya.
Sebaliknya, untuk pajak mobil listrik tentu akan diberlakukan di Jawa Timur. Alasannya, pemilik mobil listrik tergolong ekonominya kelas menengah ke atas karena harga mobil listrik tergolong mahal bahkan setara dengan harga mobil mewah berbahan bakar minyak. Apalagi pemilik mobil listrik kebanyakan mobil kedua karena sebelumnya pasti memiliki mobil biasa,
“Makanya mereka punya kewajiban membayar pajak mobil listrik walaupun tidak penuh seperti mobil bbm,” tegas Adhy Karyono.
Penerapan pajak mobil listrik juga mendapat dukungan dari kalangan DPRD Jatim dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Permendagri No.11 Tahun 2026 dan diundangkan mulai 1 April lalu. Namun khusus jenis motor listrik, Komisi C DPRD Jatim menyarankan supaya ditunda untuk mempercepat transformasi kendaraan bermotor menuju kendaraan listrik.
“Kalau untuk mobil listrik kami setuju, sebaliknya untuk motor listrik sebaiknya penerapannya ditunda lebih dulu,” ujar Adam Rusdy ketua Komisi C DPRD Jatim. (pun)
