SabdaNews.com – DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menyoroti pelibatan organisasi Cipayung Plus Jawa Timur dalam agenda misi dagang luar negeri (Malaysia) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah.
Wakabid Organisasi DPD GMNI Jatim, Kelvin Arisudin, mempertanyakan urgensi keikutsertaan organisasi mahasiswa dalam agenda yang dinilai seharusnya lebih berfokus pada penguatan sektor ekonomi dan perdagangan daerah.
“Kami memandang misi dagang luar negeri seharusnya berfokus pada aktor yang memiliki relevansi langsung dengan sektor perdagangan, investasi, industri, UMKM, dan diplomasi ekonomi daerah,” ujar Kelvin melalui rilis, Kamis (7/5/2026).
Menurut Kelvin, pelibatan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus memunculkan pertanyaan publik terkait dasar kebutuhan, tujuan strategis, hingga kontribusi konkret yang ingin dicapai dari keikutsertaan tersebut.
Ia menilai, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.
“Kami tidak menolak ruang kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa. Namun pelibatan organisasi mahasiswa harus memiliki orientasi yang jelas, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar simbolik atau seremonial,” tegas Kelvin.
Remaja berpenampilan kalem itu juga menyoroti keterlibatan Cipayung Plus Jatim dalam dua agenda misi dagang, yakni di Palangkaraya dan Kuala Lumpur Malaysia. Menurut Kelvin, agenda tersebut jangan sampai bergeser menjadi fasilitas politik yang tidak memiliki korelasi langsung dengan kepentingan masyarakat Jatim.
“Jangan sampai agenda yang seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah justru berubah menjadi ruang seremonial ataupun fasilitas politik belaka,” dalihnya.
Kelvin menambahkan, sebagai organisasi yang mengusung perjuangan rakyat, setiap keputusan untuk terlibat dalam sebuah agenda seharusnya tetap berpijak pada nilai perjuangan dan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai Cipayung hanya menjadi penumpang kekuasaan pemerintah tanpa memberikan kritik serta solusi atas sebuah kebijakan,” sindirnya. (pun)
