SabdaNews.com — Persoalan pendangkalan alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang kian masif di sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur termasuk di kawasan kepulauan seperti Kabupaten Sumenep mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Jawa Timur.
Bahkan secara khusus nelayan dari HSNI Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura meminta audensi dengan Komisi B di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim, Rabu (28/10/2026).
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim untuk tidak bekerja setengah hati dan segera memperkuat koordinasi lintas sektoral, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga serta instansi terkait lainnya.
Menurut politikus PDI Perjuangan, masalah pendangkalan yang disebabkan oleh sedimentasi lumpur dan pasir ini telah menjadi hambatan kronis bagi aktivitas ekonomi masyarakat nelayan, terutama sektor perikanan tangkap, distribusi logistik kepulauan, dan keselamatan nelayan lokal.
”Pendangkalan pelabuhan ini bukan sekadar persoalan teknis pemeliharaan, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak dan denyut nadi perekonomian nelayan kita. DKP Jatim harus proaktif memimpin langkah taktis, tidak bisa jalan sendiri,” pinta Erma Susanti.
Dia juga menilai penanganan infrastruktur pelabuhan dan kawasan penyangganya sering kali terkendala oleh ego sektoral maupun batasan kewenangan antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Oleh karena itu, sinergi konkret antar OPD seperti dengan Dinas PU Bina Marga mutlak diperlukan, terutama dalam penanganan akses darat, pencegahan sedimentasi dari hulu ke hilir, hingga dukungan alat berat untuk pengerukan alur (dredging).
Perempuan berjilbab ini menegaskan, wilayah seperti Kabupaten Sumenep yang memiliki karakteristik geografis kepulauan sangat rentan terhadap hambatan transportasi laut akibat sedimentasi.
Jika dibiarkan, kapal atau perahu nelayan maupun kapal perintis pengangkut kebutuhan pokok masyarakat kepulauan akan kesulitan bersandar, sehingga berujung terjadinya kelangkaan barang dan lonjakan harga kebutuhan di pulau-pulau terluar karena distribusi terhambat.
”Pelabuhan perikanan dan pelabuhan rakyat di Sumenep dan wilayah lainnya butuh perhatian khusus. Dinas Kelautan dan Perikanan harus segera duduk bersama dengan PU Bina Marga dan pihak otoritas pelabuhan terkait untuk memetakan titik-titik terparah, lalu menyusun skema penanganan darurat hingga jangka panjang,” jelas Erma.
Sebagai langkah konkret, tambah Erma Komisi B DPRD Jatim mendorong agar program pengerukan sedimen dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan dimasukkan ke dalam skala prioritas anggaran tahun berjalan maupun perencanaan strategis berikutnya. Selain itu, pihaknya meminta agar ada kajian lingkungan yang komprehensif guna mencegah sedimentasi berulang akibat abrasi atau tata guna lahan di kawasan pesisir.
”Kami di DPRD Jatim, khususnya Komisi B siap mengawal dan mensupport dari sisi penganggaran maupun pengawasan. Namun, inisiatif dan perencanaan matang harus segera diajuan oleh eksekutif. Jangan sampai nelayan kita terus-menerus merugi hanya karena lambatnya penanganan infrastruktur dasar pelabuhan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Pasongsongan Sumenep Madura Ahmad Rizal mengatakan dari pertemuan tersebut akhirnya pihaknyaa bersama Komisi B DPRD Jatim untuk solusi jangka pendek sepakat untuk mendorong DKP Jatim mengirim surat peminjaman excavator agar pengerukan dapat segera dilakukan.
“Kami juga mendesak adanya penganggaran untuk pengerukan selama tahun 2027 sebesar Rp 10 Miliar,” katanya.
Di tambahkan Rizal, sedimentasi menyebabkan kapal nelayan sulit untuk bersandar ke pinggir. Akibatnya nelayan masih menggunakan perahu kecil, dan biaya angkut hasil tangkapan dari tengah ke pinggir membuat harga ikan melonjak naik. Misalnya dari Rp250.000 menjadi Rp500.000. Hal ini menyulitkan perekonomian masyarakat nelayan sehingga banyak yang beralih pekerjaan. (pun)
