Koordinator Masyarakat Masalembu, Ahmad Jauhari mengatakan tujuan audensi ini adalah meminta DPRD Jatim menfasilitasi warga berkomunikasi dengan pihak PLN agar segera memenuhi kebutuhan listrik (elektrifikasi) warga Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep.
“Pihak PLN sebenarnya akan membangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Pulau Masalembu. Namun, sampai sekarang mulai tahun 2019 tak kunjung dibangun,” kata Jauhari dihadapan anggota DPRD Jatim, Kamis (5/1/2023).
Lebih jauh Jauhari menjelaskan, bahwa masyarakat Kepulauan Masalembu sangat membutuhkan listrik supaya bisa menopang perekonomian dan kemajuan masyarakat setempat.
“Selama ini masyarakat hanya menggunakan diesel untuk pemenuhan listrik. Namun, hal tersebut tidak bisa berjalan maksimal karena keterbatasan mesin diesel,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jatim Martin Hamonangan mengatakan sejak tahun 2019, pihak PLN sudah berencana membangun PLTS di Masalembu. Namun karena terbentur pembebasan lahan sehingga tak kunjung terealisasi.
“Pembebasan lahan masih ada persoalan yang harus diselesaikan hingga akhirnya pembangunan PLTS tak kunjung direalisasi,” terang politikus PDI Perjuangan ini.
DPRD Jatim, lanjut Martin akan menfasilitasi dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari solusi penyelesaian krisis listrik di Pulau Masalembu. Mengingat, kebutuhan listrik merupakan kebutuhan yang cukup mendasar bagi hajat hidup orang banyak.
“Untuk anggaran pembangunan PLTS, kalau masih memungkinkan dialokasikan di tahun 2023, maka kami mendorong pembebasan lahan diprioritaskan supaya pendirian PLTS bisa dimulai,” harap Martin.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menargetkan rasio elektrifikasi di wilayah Jatim bisa Light for All 100 persen pada tahun 2024 mendatang.
Mengingat, elektrifikasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan dan kegiatan sosial membutuhkan aliran listrik.
“Elektrifikasi di Jatim sudah menapai 99,6 persen. Tinggal warga yang tinggal di dusun terluar, terdepan dan tertinggal serta pulau-pulau berpenghuni di sekitar Sumenep, Madura yang belum terjangkau aliran listrik,” terang Khofifah.
Untuk mendorong Light for All 2024 di Jatim, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga membuat program bantuan Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IRSR) dan token gratis pada warga kurang mampu dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak 2019-2022 menjangkau 14.921 KK.
Selain IRSR, kata Khofifah upaya mengejar rasio elektrifikasi juga dilakukan melalui pemberian hibah pemasangan PLTS Solar Home System (SHS). Total hibah pemasangan PLTS SHS sejak tahun 2019 – 2022 sebanyak 551 unit yang tersebar di berbagai wilayah di Jatim.
Selanjutnya untuk pemberian hibah pemasangan PLTS Rooftop sejak 2021-2022 diberikan kepada 3 pondok pesantren. Untuk bantuan token listrik senilai Rp.300 ribu tahun 2022 dialokasikan untuk 19.501 KK masyarakat yang rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
“Rencananya tahun 2023 ini akan dilakukan pemasangan sebanyak 5.200 sambungan listrik gratis untuk para penerima manfaat
Senada, GM PLN Unit Induk Distribusi Jatim Lasiran mengatakan ada 43 Pulau Pamekasan Madura yang berpenghuni. Namun baru 19 pulau yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN sehingga tingkat elektrifikasi Pamekasan masih rendah.
“Tahun 2022 kami membangun pembangkit dan jaringan listrik di 6 pulau. Sisanya akan kami rampungkan di tahun 2023 dan 2024. Kami juga terus menyisir dan mencari kembali pelanggan yang belum tersambung sehingga di 2024 seluruh wilayah Jatim bisa teraliri listrik,” pungkas Lasiran. (tis)
