Pj Gubernur dan Pimpinan Parpol Di Jatim Apresiasi Percepatan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

by Redaksi

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}

SabdaNews.com – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempercepat jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 27 November 2024 yang tidak memiliki perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025 mendapat respon positif dari banyak kalangan.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengaku belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat tentang pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih maupun walikota dan wakil walikota terpilih hasil Pilkada serentak 2024.

Namun pihaknya sudah mendengar keputusan Mendagri akan melantik kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 yang tak ada gugatan PHPU ke MK pada 6 Februari mendatang.

“Tapi apakah akan dilantik Presiden di Istana IKN atau tidak, itu belum ada suratnya,” jelas Adhy Karyono saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025) kemarin.

Yang jelas, lanjut Pj Gubernur Adhy, di luar 15 kepala daerah terpilih di Jatim yang tak ada gugatan PHPU ke MK itulah yang akan segera dilantik.

“Itu lebih bagus, sehingga bupati dan walikota terpilih bisa bekerja lebih cepat,” ungkap mantan Sekdaprov Jatim ini.

Ia juga mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumpulkan seluruh kepala daerah yang baru dilantik di Magelang untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya sinergi dan penyelarasan program  pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta bekal ilmu kepemimpinan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

“Kalau memang dari Presiden, ya pasti kita dukung,” tegas Adhy Karyono.

Berdasarkan data, kabupaten/kota di Jatim yang akan segera memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif, meliputi Kab Pacitan, Kab Trenggalek, Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Lumajang, Kab Jember, Kab Situbondo, Kab Probolinggo, Kab Pasuruan, Kab Sidoarjo.

Kemudian Kab Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab Jombang, Kab Madiun, Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Bojonegoro, Kab Tuban, Kota Pasuruan, Kota Surabaya dan Kota Batu.

Senada, sekretaris DPW PAN Jatim Husnul Aqib juga mendukung upaya  percepatan pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di MK dipercepat. Sebab dengan adanya kepala daerah definitif maka roda pemerintahan daerah bisa lebih maksimal.

Lebih jauh ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini juga mengintruksikan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota asal PAN untuk mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah pusat agar bisa selaras dan bersinergi dengan kebijakan bupati/walikota terpilih, baik yang didukung atau tidak didukung PAN pada Pilkada serentak 2024 lalu.

“PAN gagal memenangkan paslon yang diusung pada Pilkada serentak 2024 hanya di 5 daerah di Jatim. Namun Fraksi PAN DPRD kabupaten/kota di Jatim harus merapat dan membantu kerja kerja pemerintah daerah agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” pinta politikus asal Lamongan ini.

Terpisah, ketua DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji juga mengapresiasi akselerasi pelantikan kepala daerah terpilih yang telah diputuskan oleh Mendagri pada 6 Februari mendatang.

Ia juga meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD kabupaten/kota di Jatim bisa menjalankan tugas sebagai kepanjangan tangan partai, sekaligus menjadi etalase yang indah bagi partai dalam menjalankan roda pemerintah daerah bersama eksekutif.

“Kalau anggota fraksi berkinerja baik, maka baiklah nama partai. Sebaliknya jika anggota fraksi Partai Golkar memiliki catatan yang buruk  maka buruk juga wajah partai di ranah publik,” dalih ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, Jumat (24/1/2025)

Sarmuji juga berharap seluruh anggota fraksi Partai Golkar di berbagai tingkatan itu tahu betul, bagaimana suatu daerah pembangunannya bisa lebih baik. Ekonominya tumbuh lebih tinggi, dan kesejahteraan rakyatnya lebih merata.

“Makanya mereka harus tahu betul, faktor faktor apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kesejahteraan rakyat bisa lebih merata dan pembangunan berkelanjutan bisa dilakukan,” jelasnya.(pun)

You may also like

Leave a Comment