SabdaNews.com – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang menargetkan penghentian total (nol) impor garam pada tahun 2029.
Namun, legislator asal daerah pemilihan Madura ini mengingatkan agar target swasembada tersebut dibarengi dengan penguatan teknologi pengolahan dan industrialisasi garam rakyat.
Berdasarkan data pemerintah, produksi garam nasional ditargetkan melonjak bertahap dari sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, naik ke 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029.
Sejalan dengan kenaikan produksi tersebut, angka impor garam yang saat ini berada di kisaran 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026, menyusut ke 1 juta ton pada 2027, dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
“Kalau target pemerintah pusat pada 2029 tidak lagi mengimpor garam, tentu ini menjadi harapan. Pemberdayaan petani garam di Indonesia akan semakin kuat. Namun, ketika garam lokal tidak bisa terserap karena komposisinya tidak memenuhi kebutuhan industri, maka harus ada teknologi yang menaikkan kualitas garam tersebut,” tegas Abdul Halim, Rabu (9/9/2026).
Langkah ini dilatarbelakangi oleh persoalan klasik garam rakyat tradisional yang masih kesulitan memenuhi spesifikasi dan kadar NaCl industri, sehingga tidak terserap maksimal.
Kondisi ini sangat berdampak pada Jawa Timur, khususnya Madura yang menyumbang sekitar 82 persen dari total produksi garam di Jatim melalui basis tambak di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Jika keran impor ditutup tanpa penyiapan kualitas produksi lokal, industri dalam negeri berisiko mengalami kelangkaan bahan baku, sementara petani garam di daerah terus lesu akibat ketidakpastian penyerapan pasar.
“Sebaliknya, jika ditangani secara tepat, momentum ini dapat menghidupkan kembali gairah ekonomi petani garam tradisional Madura,” ujar Halim.
Sebagai solusi, politikus Partai Gerindra ini mendesak pemerintah pusat untuk hadir mempercepat modernisasi tambak, penyediaan teknologi pengolahan, fasilitas penyimpanan, dan kepastian pasar.
Pemerintah pusat disarankan mereplikasi model Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Rote Ndao NTT seluas 2.000 hektare yang menggunakan teknologi geomembran/HDPE dan fasilitas pengolahan ke wilayah Madura agar garam rakyat mampu menjadi tulang punggung garam industri nasional. (pun)
