SabdaNews.com – Komisi A DPRD Jatim menyambut baik penyelenggara pemilu yang akan menggelar tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih untuk Pemilu 2024 secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di Jatim dimulai pada Minggu (12/2) besok.
Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim H Samwil SH mengatakan bahwa tahapan coklit daftar pemilih itu merupakan hal penting. Mengingat, tahapan tersebut juga menjadi bagian pemutakhiran data pemilih sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Mengingat pentingnya tahapan ini, saya berharap masyarakat dan para ketua RT ikut membantu petugas pantarlih dalam mencocokan dan meneliti data pemilih sesuai data kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) maupun KTP,” ujar politikus Partai Demokrat, Sabtu (11/2/2023).
Pria asli Pulau Bawean ini mengakui tahapan coklit ini tidaklah mudah. Mengingat, tidak semua orang bertempat tinggal sesuai data kependudukan yang dimiliki. Misal, bekerja di luar kota, menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, sekolah/kuliah di luar kota atau luar negeri.
“Santri yang sedang mondok juga kerap tidak terdata sehingga mereka tidak bisa terfasilitasi menggunakan Hak Pilihnya dengan baik. Saya kira ini juga perlu diperhatikan,” harap alumnus Undar Jombang ini.
Senada, komisioner Bawaslu Jatim Abdul Qudus Salam juga mengamini kalau para santri yang tinggal di pondok pesantren sering tidak terdata dengan baik sehingga mereka tidak bisa menggunakan Hak Konstitusionalnya kendati sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
“Di Jatim ini ada sekitar 4.452 pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag Jatim. Tentu itu jumlah yang besar apalagi jumlah santrinya,” terangnya.
Selain pondok pesantren, lanjut Qudus masyarakat pemilih yang kerap terlupakan dalam tahapan coklit data pemilih adalah para tahanan dan napi yang tinggal di Lapas maupun Rutan.
“Jumlah Lapas dan Rutan di Jatim itu sekitar 59 buah. Penghuninya baik tahanan maupun napi bisa ribuan,” beber mantan aktivis PMII ini. (pun)
