SabdaNews.com – Rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Laporan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 berlangsung cukup tegang. Pasalnya, kendati seluruh Fraksi bisa menerima dan menyetujui. Namun catatan dan rekomendasi yang diberikan sejumlah Fraksi di DPRD Jawa Timur ternyata cukup kritis.
Tak ayal, usai prosesi penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Gubernur Jatim terhadap Raperda LKPJ Gubernur Jatim TA 2025. Gubernur Khofifah yang diberikan waktu memberikan kata sambutan pun langsung ngegas merespon sejumlah catatan kritis yang dinilai digebyah uyah dan tidak sesuai dengan realita.
“Ketika bahas BUMD, bapak ibu mohon diperkenankan dipisahkan antara Bank Jatim dengan BUMD lainnya. Sebab BUMD kita Bank Jatim itu laba bersihnya tertinggi diantara semua bank pembangunan daerah di Indonesia. Jadi jangan digebyah uyah, ini ada adik-adik mahasiswa kalau digebyah uyah mereka bisa confius,” tegasnya, Rabu (13/5/2026).
Menurut orang nomor satu di Pemprov Jatim, pihaknya mengaku ada beberapa BUMD Jatim yang perlu dilakukan maksimalisasi dan itu menjadi pekerjaan rumah kita. Misal ada BOPO dibeberapa BUMD yang masih tinggi.
“Kami siap melakukan evaluasi dan koreksi sesuai dengan rekomendasi DPRD Jatim,” ungkap Khofifah.
Dia juga menyampaikan bagaimana kalau ada kesamaan treatment antara sekolah negeri dan sekolah swasta atau madrasah.
“Monggo dihitung anggarannya, jadi jangan disampaikan disini ya. Tapi nanti dibahas di Banggar. Tolong dihitung, berapa kebutuhan yang negeri, lalu swasta dan madrasah kemudian disampaikan treatmentnya. Jadi biar sama-sama kalau punya rekomendasi disampaikan disini, nanti kalau dibawa ke Banggar kemanpuan anggaran kita sampai mana. Supaya fair kita sampaikan dan kapasitas fiskal kita itu sebesar apa,” jelas Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menyadari bahwa catatan dan masukan yang diberikan fraksi-fraksi itu tidak semuanya bisa dijalankan, antara lain karena keterbatasan budget yang dimiliki Pemprov Jatim.
Ditambahkan Khofifah, ada pendapat akhir fraksi yang sensitif karena menilai LKPJ tidak dibuat secara jujur. Padahal data data yang disampaikan dalam LKPJ itu sudah sesuai. Misal, terkait inflasi 4,19 pada akhir tahun 2025 itu nyata adanya terjadi pada beberapa komoditas seperti mamin dan tembakau.
Berikutnya menyangkut belanja operasional 70 sekian persen, lalu belanja pegawai 28,35 persen, belaja barang dan jasa 33,55 persen, belanja bagi hasil ke kabupaten/kota 15,1 persen, berikutnya belanja hibah 9,86 persen dan belanja modal 7,2 persen.
Oleh karena itu, BPOPP, BOS, kesehatan, PPIJKN, pembangunan rumah sakit, alkes dan lain-lain, itu dimasukkan pada kategori belanja operasional, maka di dalamnya ada icon-icon seperti itu.
“Jangan sampai itu dianggap hanya belanja operasional gubenrur jalan-jalan kemana, sekda jalan jalan kemana, pimpinan DPRD jalan-jalan kemana, anggota anggota fraksi DPRD jalan-jalan kemana. Bukan itu,” tegas mantan Mensos RI ini.
Dia menjelaskan berbagai penghargaan yang diterima Pemprov Jatim seperti penghargaan Wira Karya Satya Lencana dari Presiden itu diberikan karena produksi padi Jatim tertinggi diantara semua provinsi, mulai tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026 prediksi PPS sampai Juni mendatang juga akan tertinggi diantara provinsi lain.
“Jadi bukan karena kita mendapat penghargaan lalu bekerja, tapi kita bekerja keras kemudian diapresiasi. Jadi jangan dianggap kita bekerja targetnya itu penghargaan, tidak. Karena dalam visi kita tidak ada itu target menerima penghargaan sebanyak-banyaknya,” tegasnya dengan nada ngegas.
“Dukungan dari DPRD juga luar biasa. Tidak ada suses sendirinan, maka suses itu adalah kita semua termasuk adalah sinergi antara eksekutif dan legislatif,” imbuhnya.
Diakhir sambutan, Gubernur Khofifah bersama tim eksekutif tidak lupa untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam penyampaian LKPJ dan seluruh proses pelaporan kinerja tahun anggaran 2025 yang disampaikan terdapat kekurangan, baik subtansi, narasi, materi, data data pendukung maupun redaksional.
“Terima kasih, besar harapan kami bahwa inergi dan kemitraan yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini akan dapat terus kita lanjutkan dan kita perkuat lagi di masa masa yang akan datang. Demi tercapanya kesejahteraan masyarakat Jatim secara berlanjutan,” pungkasnya.
Masih di tempat yang sama, Musyafak Rouf selaku pimpinan rapat paripurna menanggapi santai sambutan spontan Gubernur Jatim dengan santai. Menurut politikus asal PKB, kritik atau koreksi dari fraksi – fraksi itu tidak semuanya salah dan tidak semuanya juga benar.
Tetapi karena Gubernur Khofifah langsung menjawab kritik dan koreksi tersebut dalam sambutan secara spontan, sehingga menyebabkan moment tersebut terkesan janggal bagi teman-teman DPRD Jatim.
“Lho kok jadi begini, saya kira itu dinamika yang selama ini tidak terjadi disini, tetapi sekarang ini sudah saatnya kita kritis tetapi juga memberikan solusi bukan sekedar kritis tetapi tidak membangun,” beber Musyafak.
Diantara pendapat akhir fraksi yang cukup kritis itu berasal FPKB, FPKS, FPG, FPD dan lainnya. Juru bicara FPKB DPRD Jatim, Ir. H. Yoyok Mulyadi, MSi mengatakan bahwa BUMD memikul mandat ganda yaitu mencari laba (conomic function) dan pelayanan publik (publik service fuction).
Namun tidak pernah ada data social return on investment (SROI) yang menunjukkan seberapa besar nilai manfaat sosial yang dihasilkan dibandingkan dengan rendahnya deviden yang dihasilkan BUMD.
“Bagi kami tanpa indikatormanfaat sosial yang terukur, argumen fungsi sosial hanyalah narasi untuk menoleransi kinerja manajemen BUMD yang buruk,” ungkapnya.
“Rakyat Jatim berhak mengetahui jika sebuah BUMD tidak menyetorkan deviden yang layak, apakah kerugian finansial tersebutbenar benar terkonversi menjadi layanan publik yang berkualitas atau hanya habis untuk biaya operasionalperusahaan yang tidak efisien,” imbuhnya. (pun)
