JAKARTA.SabdaNews.com – Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat nasional Semester I 2026, jumlah pemilih di Jawa Timur tembus sebesar 32.503.002 orang.
Angka tersebut menempatkan Provinsi Jawa Timur di posisi kedua nasional setelah Provinsi Jawa Barat yang memiliki 37.759.992 pemilih. Sementara Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan jumlah 29.332.029 pemilih.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idrus, mengatakan total pemilih nasional yang tercatat di dalam negeri maupun di luar negeri mencapai 214.354.667 orang.
“Jadi, total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri sebanyak 214.354.667,” kata Betty saat penetapan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat nasional Semester I 2026, di KPU RI Senin (20/7/2026) kemarin.
Dari jumlah tersebut, lanjut Betty, sebanyak 212.406.069 pemilih berada di dalam negeri dan tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.285 kecamatan, serta 83.737 desa/kelurahan.
Sementara pemilih luar negeri tercatat sebanyak 1.948.598 orang yang tersebar di 131 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
“Jumlah pemilih nasional tersebut meningkat 1,17 persen dibandingkan data pemilih berkelanjutan Semester II 2025,” ucap Betty.
Jika dilihat berdasarkan generasi, menurut Betty, pemilih dari kelompok milenial masih mendominasi dengan persentase 32,13 persen. Berikutnya, generasi X sebanyak 27,13 persen dan generasi Z sebesar 24,56 persen.
“Sementara pemilih dari kelompok baby boomer tercatat 14,29 persen dan pre-boomer 1,89 persen,” jelasnya
“Sedangkan pemilih disabilitas tercatat sebanyak 963.050 pemilih atau sekitar 0,45 persen dari total pemilih. Dari jumlah tersebut, penyandang disabilitas fisik menjadi kelompok terbanyak dengan persentase 38,1 persen,” lanjutnya.
Dengan jumlah mencapai 32,5 juta pemilih, Jawa Timur, kata Betty menjadi salah satu provinsi dengan basis pemilih terbesar dan memiliki posisi strategis dalam setiap agenda demokrasi nasional.
Besarnya jumlah pemilih tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan inklusif.
“KPU terus melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat tercatat sebagai pemilih, sekaligus menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi ketentuan,” pungkas Betty. (pun)
