,

Gubernur Khofifah Optimistis Target PTSL Jatim Rampung Tahun 2024

oleh -312 Dilihat

SabdaNews.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi komitmen dan kerja keras jajaran BPN se Jawa Timur, Bupati dan Wali Kota serta dukungan elemen masyarakat yang sudah melakukan ikhtiar percepatan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sesuai hasil percepatan penyelesaian program PTSL yang dilakukan oleh jajaran kepala daerah di Jatim yang mencatatkan progres yang sangat signifikan. Hal ini membuat Gubernur Khofifah semakin optimis bahwa seluruh target PTSL se Jatim InsyaAllah akan rampung pada tahun 2024 mendatang.

“Berdasarkan data hasil review capaian PTSL Tahun 2022 per 18 Desember 2022 dari Kementerian ATR/BPN, Jawa Timur memiliki capaian Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan Potensi K1 mencapai 100%. Artinya Target SHAT Jatim sendiri 812.665, sementara capaian SHAT 787.325 ditambah Potensi K1 36.227. Jika ditotal capaian SHAT dan Potensi K1 mencapai 823.552,” kata Khofifah, Senin (16/1/2023).

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, capaian prosentase SHAT per 5 Januari 2023 untuk Jawa Timur juga telah mencapai 100%. Ini dilihat dari perhitungan K1 (810.954), K2 (2), K3.1 (9.488), K3.2 (0) dibagi target SHAT (812.665).

Sementara jika dilihat dari prosentase realisasi Peta Bidang Tanah (PBT) juga mencapai 100%. Prosentase realisasi PBT ini dilihat dari pemetaan yang sudah diberkaskan 820.499, K3.3 (278.490), K3.4 (62.328) yang selanjutnya dibagi dengan target PBT (1.072.228).

Baca Juga:  Kak Seto Award 2024, Bupati Yani Raih Titel Bupati Sahabat Anak Dan Diapresiasi Atas Turunnya Angka Stunting Di Gresik

“Alhamdulillah capaian prosentase SHAT maupun realisasi PBT per 5 Januari 2023, Provinsi Jatim telah mencapai 100% untuk keduanya. Sementara berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN, Capaian SHAT Nasional 90% dan 29 provinsi memiliki capaian SHAT lebih dari 70%. Untuk Capaian PBT secara nasional mencapai 87% dan 28 provinsi memiliki capaian PBT lebih dari 70%,” paparnya.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa dalam kurun waktu 14 hari ke depan, secara nasional total PTSL K1 yang akan terbit mencapai 3.715.971 bidang. Sedangkan sisa target K1 yang harus diselesaikan sejumlah 459.738 bidang secara nasional.

Agar tercapai, Gubernur Jatim berharap semua pihak terus bahu membahu dan bekerja keras melakukan pemetaan dan pemberkasan secara masif dari bupati dan wali kota di Jatim.

“Terima kasih kepada Kanwil BPN Jatim yang terus memberikan support untuk percepatan PTSL di Jatim. Kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan se Jatim, Bupati dan Wali Kota di Jatim, serta seluruh dukungan masyarakat. Mari kita maksimalkan ikhtiar ini agat sisanya segera kita rampungkan sehingga target tuntas 2024 tercapai,” harap Khofifah.

Dia menyebutkan bahwa animo masyarakat dalam program PTSL di Jatim cukup besar. Hal tersebut sejalan dengan kesadaran masyarakat yang telah menyadari akan pentingnya sertifikasi tanah sebagai kekuatan hukum hak atas tanah yang dimiliki.

“Kami optimistis sertifikat bisa terpenuhi di tahun 2024. Kami pun terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program nasional ini. Apalagi program ini tidak dikenakan biaya alias gratis,” ungkapnya.

Baca Juga:  DPRD Jatim Terima Kunjungan Peserta Didik PKDN SESPIMTI POLRI

Dijelaskan Gubernur Khofifah, metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meliputi sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Permen No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Inpres No 2 tahun 2018.

Selain itu, kata dia, PTSL merupakan proses pendaftaran tanah dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

“Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat,” tegas Gubernur perempuan pertama di Jatim.

Lebih lanjut, PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

“Nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya,” pungkasnya. (pun)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.