JOMBANG.SabdaNews.com – Kementerian Agama dan DPR RI telah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau Biaya Haji 2023 M /1444 H. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah tadinya diusulkan sebesar Rp 69.193.733,60 akhirnya berubah menjadi Rp 49.812.700 atau naik sebesar 10 juta dari biaya haji tahun sebelumnya yakni sebesar 39,8 juta.
Kenaikan biaya ibadah haji ini pun direspon Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang KH Zainul Ibad As’ad atau yang akrab disapa Gus Ulib ini menilai wajar jika sebagian besar masyarakat keberatan dengan kenaikan biaya haji tahun 2023.
“Saya menyadari sebagai rakyat kecil pasti terbebani dengan kenaikan biaya ibadah haji tersebut,” katanya, Minggu (26/2/2023).
Kendati demikian, Gus Ulib yang pernah menjadi petugas haji ini juga memaklumi kenaikan biaya ibadah haji yang sangat signifikan tersebut. Ia yang tahun lalu menjadi petugas haji merasakan sendiri biaya haji yang tidak lagi bisa dibilang murah tersebut.
“Ini memang berat bagi sebagian masyarakat. Namun, mau tidak mau kenaikan biaya haji ini harus dilakukan Pemerintah. Tidak mungkin sanggup jika pemerintah harus menyubsidi terus,” ujarnya.
Meski demikian, biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah, mulai biaya akomodasi hingga perjalanan transportasi, kata Gus Ulib dinilai sangat wajar kenaikan. “Kalau hitung-hitungan resmi itu idealnya Rp.90 juta,” beber Gus Ulib.
Pihaknya pun berharap, dengan kenaikan biaya haji ini pemerintah harus lebih mengoptimalkan pelayanan dan bargaining dengan negara kerajaan Arab Saudi harus ditingkatkan.
“Pemerintah kita harus percaya diri, bahwa kita ini mengirim jamaah yang paling banyak 200 ribu lebih. Itu berapa kalau dihitung pemasukan yang didapat Kerajaan Arab Saudi,” dalih Gus Ulib.
“Saya kira perlu ditingkatkan lagi layanan dan bergaining kita dengan pemerintah Arab Saudi. Jangan sampai muncul kesan dibuat akal-akalan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa bargaining pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi itu dinilai masih sangat lemah.
“Dari sekian tahun sampai kemarin, bargaining kita dengan Arab Saudi itu masih terlalu jauh dibawah. Bahkan orang-orang yang mendapatkan kewenangan untuk mengurusi haji yang bekerja sama dengan Indonesia itu kadang sewenang-wenangnya. Kita kalah nilai tawar kita di dalam posisi kita,” jelasnya.
“Seperti dalam pemilihan hotel itu terlalu jauh. Mengingat fisik orang Indonesia itu kan tidak seperti fisiknya oang Timur Tengah,” tambah Gus Ulib.
Sedangkan, usulan dari DPR mengenai pengurangan jumlah hari ibadah haji yang mulanya 40 hari menjadi 30 hari dirasa kurang tepat. “Usulan itu baik untuk mengurangi biaya haji. Namun, idealnya ibadah haji memang 40 hari agar bisa maksimal,” pungkasnya. (pun)
