SabdaNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersiap merombak struktur organisasi di lingkup Sekretariat Daerah (Sekda). Salah satu perubahan utama adalah pembentukan biro khusus yang menangani pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus merger antara Biro Perekonomian dan Biro Administrasi Pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Dr Adhy Karyono, mengatakan perombakan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim terkait BUMD. Pansus tersebut mengamanatkan agar Pemprov memiliki biro atau badan yang secara khusus mengelola BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim.
“Kita masih punya proses yang belum selesai, yaitu perubahan organisasi dan tata kelola (OTK) di lingkup Sekda. Sesuai hasil Pansus BUMD Jatim, kita harus mempunyai biro atau badan yang menangani khusus pengelolaan BUMD,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (14/7/2026).
Menurut Adhy, proses perubahan struktur ini diperkirakan akan berjalan lebih cepat karena mengacu pada peraturan daerah (Perda) yang baru. Pembentukan organisasi di bawah Sekda kini cukup diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub), tanpa perlu melalui Perda.
“Kemarin saya sendiri ke Kemendagri menjelaskan, dan akhirnya disetujui. Nanti Biro Perekonomian rencananya berubah menjadi Biro Pengelola BUMD,” ujarnya.
Sebagai konsekuensinya, Biro Perekonomian yang ada saat ini akan digabung (merger) dengan Biro Administrasi Pembangunan, membentuk biro baru bernama Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan.
“Terhadap assessment yang terakhir, tetap peruntukannya untuk biro ekonomi. Maka kita juga punya kekosongan, nanti siapa yang menempati untuk Biro Pengelola BUMD,” jelas Adhy.
Lebih jauh Sekdaprov menuturkan, hasil rapat internal memutuskan agar perubahan struktur dilakukan secara menyeluruh, alih-alih hanya mengisi kekosongan di Biro Perekonomian lebih dulu baru kemudian mengubah organisasinya. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengisi empat biro lain yang akan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun.
“Tentu akan ada tahap berikutnya, yaitu perubahan rotasi sekaligus pengisian kekosongan. Akan ada promosi juga, diambil dari talenta digital, khususnya pok 7, 8, dan 9, yang memang sudah ada potensi-potensinya,” ungkap Adhy Karyono.
Disinggung soal butuh waktu berapa lama perubahan OTK ini rampung, dengan lugas Adhy menargetkan seluruh proses perubahan struktur ini selesai dalam satu hingga dua minggu ke depan. Tahapan yang membutuhkan waktu adalah proses administrasi surat-menyurat dan pembahasan di Dirjen Otoda Kemendagri hingga terbit rekomendasi persetujuan perubahan struktur. Setelah itu, Pemprov Jatim baru dapat menyusun Pergub.
“Memang harus dipercepat sebab kebutuhannya sangat mendesak, terutama untuk urusan BUMD dan perekonomian. Ini juga untuk mempercepat sekaligus menghindari kekosongan jabatan yang diisi Pelaksana Tugas (Plt),” tuturnya.
Ditambahkan Adhy, setidaknya ada empat pejabat yang akan memasuki masa pensiun berasal dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Dinas Kehutanan, dan Dinas Sosial (Dinsos). Masa pensiun keempatnya jatuh pada 1 Desember mendatang.
“Saya perkirakan tidak sampai Desember sudah ada penggantinya,” pungkas mantan pejabat di Kementerian Sosial RI ini. (pun)
