12
Anggota komisi B DPRD Jatim Agusdono Wibawanto mengaku prihatin terhadap keputusan pemerintah yang menghapus program BLT untuk UMKM mulai diberlakukan pada tahun 2023 ini.
Menurut politikus Fraksi Partai Demokrat di tengah upaya kebangkitan ekonomi pasca pandemi, harusnya bantuan tersebut tetap diberikan. Mengingat, selama dua tahun pandemi, kondisi perekonomian masyarakat terpuruk.
“Harusnya bantuan BLT tetap diberikan sampai UMKM sudah bisa mandiri dan bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Baru bisa dihentikan program itu,” harap pria asal Malang, Kamis (19/1/2023).
Ironisnya lagi, kata Agusdono dasar pemerintah menghentikan program BLT itu hanya karena perekonomian UMKM dinilai sudah pulih pasca pendemi. Padahal realita di lapangan tidak seperti itu.
“Sekarang ini justru para pelaku UMKM sedang berusaha bangkit dengan pengembangan produknya menyesuaikan kondisi pasar. Sedangkan para pelaku UMKM ini masih belum maksimalkan untuk pemasarannya. Pemerintah harusnya turun langsung membantu pesar UMKM,” terangnya.
Politikus yang bergelar doktor ini kembali menegaskan bantuan BLT untuk UMKM sangat mendesak dibutuhkan untuk saat ini.
“Kami minta jangan distop dulu. Baru kalau sudah normal perekonomiannya saya sepakat untuk dihapus atau dihentikan,” tegas Agusdono Wibawanto.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Andromeda mengatakan bahwa pada tahun 2022 lalu pihaknya diminta oleh Kementerian Koperasi untuk mendata jumlah UMKM di Jatim.
“Waktu tahun 2021 masih ada bantuan, namun tahun 2022 minta pendataan lagi. Tapi sampai sekarang hanya didata saja. Dari pusat belum mengucurkan bantuan tersebut,” bebernya.
Di Jatim sendiri, lanjut Andromeda, Pemprov turun membantu para pelaku UMKM diantaranya memberikan bansos untuk meringankan ketika ada kenaikan harga BBM.
“Kalau dari pusat sampai tahun ini tak ada yang cair bantuannya untuk UMKM,” tambah Andromeda.
Pemprov Jatim sendiri, lanjut Andromeda, juga membantu para pelaku UMKM di Jatim, diantaranya dengan memberikan pelatihan untuk pengemasan hingga pemasarannya.
“Bagaimanapun ditengah kebangkitan ekonomi, Pemprov terus berupaya maksimal agar UMKM di Jatim tetap hidup,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bahwa perekonomian RI saat ini sudah cukup pulih. Itulah mengapa pemerintah berencana menghentikan BLT UMKM yang belakangan memang jadi primadona di kalangan pelaku usaha.
“Per hari ini pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” pungkas Teten beberapa waktu lalu. (pun)
