SabdaNews.com – Melambungnya harga komoditas beras di Indonesia khususnya di Jawa Timur sejak awal tahun 2023, nampaknya menjadi perhatian kalangan DPRD Jawa Timur. Pasalnya, Jawa Timur merupakan provinsi penopang utama lumbung pangan nasional sehingga produksi padi dan berasnya selalu surplus setiap tahunnya.
Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim, Dr Agus Dono Wibawanto naiknya harga beras diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam waktu yang cukup lama. Apalagi mau memasuki bulan ramadhan bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga memicu adanya inflasi.
“Beberapa hari lagi petani di Jatim akan memasuki musim panen. Mudah-mudahan harga beras bisa kembali normal sebelum memasuki puasa ramadhan,” kata politikus asal Partai Demokrat, Selasa (14/2/2023).
Di sisi lain, pria asal Malang ini juga mendapatkan informasi tak sedap dari pihak Bulog, dimana ada dugaan salah satu penyebab kenaikan harga komoditas beras akhir-akhir ini adalah akibat sebagian dari beras impor 350 ton dioplos dengan beras lokal kemudian dibungkus ulang dengan merk yang berbeda lalu dijual dengan harga pasaran supaya mendapat keuntungan besar.
“Tentunya jika ini dibiarkan akan menimbulkan inflasi tinggi, dan korbannya adalah masyarakat karena daya belinya menjadi menurun,” ungkap vocalis Komisi B DPRD Jatim ini.
Ia berharap pemerintah secepatnya mengalokasikan anggaran untuk Bulog supaya mereka bisa membeli beras petani yang akan memasuki panen raya. “Kalau bisa Bulog membeli langsung ke petani. Jangan membeli lewat sejumlah mitra saja,” harap Agus Dono.
Menurut politikus yang juga seorang pengusaha kopi ini, pemerintah provinsi dan Bulog juga harusnya lebih tanggap kenapa gencar melakukan operasi pasar beras murah di berbagai daerah tapi tidak berdampak signifikan untuk menstabilkan harga beras di Jatim.
Tak hanya itu, lanjut pria yangl juga pengusaha kopi ini mengatakan dari informasi di lapangan juga kalau penyebab mahalnya harga beras disinyalir adanya kecurangan di pasaran.
“Saya dapat informasi kalau Bulog sudah gencar melakukan operasi pasar dengan harga di kisaran Rp 8300 per kg. Namun harga beras tetap mahal di pasaran. Ini tentunya ada kecurangan di pasaran dan diduga ada mafia beras dibalik ini semua,” dalih Agus Dono.
Adanya fakta-fakta di lapangan tersebut, pihaknya mendesak satgas pangan untuk terus melakukan pengamatan dan pengawasan di tingkat bawah agar harga beras bisa kembali normal.
“Satgas pangan harus turun ke bawah dan lakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika ditemukan adanya kartel atau memicu mafia beras, kenakan Undang-Undang Subversif sebab bisa membahayakan negara karena menyangku masalah pangan,” pungkasnya. (tis)
