GRESIK.SabdaNews.com — Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Dr. H. Iwan Zunaih, Lc, M.M, M.Pd.I, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Albarose Cafe, Kecamatan Dukun, Gresik. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala lembaga pendidikan dan warga dari Gresik dan Lamongan, Senin (27/7/2026) malam.
Dalam sambutannya, Gus Iwan menjelaskan bahwa reses merupakan sarana bagi anggota dewan untuk menyerap persoalan dan harapan masyarakat terhadap pemerintah provinsi. Hasil penjaringan aspirasi itu nantinya dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) yang dicatat sekretariat DPRD Jatim untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.
“Kondisi Indonesia, termasuk Jawa Timur, saat ini tidak baik-baik saja karena keterbatasan anggaran. Karena itu pembangunan perlu direncanakan dengan baik agar program yang dijalankan efektif dan tepat guna,” ujarnya.
Gus Iwan menyoroti tingginya angka kriminalitas di Jawa Timur, termasuk kasus narkoba dan HIV/AIDS, meski provinsi ini memiliki jumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan madrasah diniyah yang sangat banyak. Menurutnya, persoalan ini bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
Ia memaparkan data bahwa Sidoarjo mencatat 1.185 kasus HIV/AIDS, dengan 590 di antaranya menimpa anak-anak dan remaja, 60 orang di antaranya meninggal dunia, dan 56 balita tertular dari orang tuanya.
“Salah satu penyebabnya adalah pola pikir masyarakat yang keliru, lebih bangga pada orang pintar ketimbang orang yang benar dan jujur. Karena itu perlu penguatan kembali keimanan dan ketakwaan,” katanya, seraya menekankan pentingnya pembentukan karakter anak sejak usia PAUD dan Ibtidaiyah, dengan urutan prioritas pendidikan agama, akhlak, baru kemudian ilmu.
Kritik Dikotomi Anggaran Pendidikan Kemenag vs Kemendikdasmen
Pada sesi tanya jawab diwarnai kritik tajam soal ketimpangan anggaran pendidikan antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Perwakilan MA Ihyaul Ulum, Ibu Ida, mengeluhkan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) yang sangat terbatas untuk sekolah di bawah naungan Kemenag.
“Dari dari 180 siswa, yang diajukan program PIP hanya 13 siswa yang lolos. Akibatnya kami mendapat protes dari wali murid,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gus Iwan menegaskan bahwa dikotomi anggaran pendidikan itu benar adanya, di mana Kemenag hanya mendapat porsi kecil dari total anggaran pendidikan nasional yang mencapai kisaran Rp.758 triliun.
“Kemenag hanya mendapat tidak lebih 20% dari anggaran pendidikan sedangkan 80% sisanya untuk Kemendikdasmen,” jelasnya.
Ibu guru yang Iain juga mengkritik kebijakan realokasi kisaran Rp.300 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya menimbulkan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat.
“Dari sekitar 3.000 porsi, hampir 1.000 porsi tidak dimakan karena menu yang disukai siswa saja yang dihabiskan. Lebih baik anggaran itu diberikan langsung kepada mereka yang membutuhkan,” dalihnya
Gus Iwan sepakat jika bantuan MBG itu diberikan langsung kepada wali murid karena manfaatnya akan semakin besar di tangan ibu rumah tangga.
Politikus asal Gresik ini juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang hanya menampung 200 siswa tidak mampu dengan anggaran hingga Rp.20 miliar. Begitu juga program serupa seperti pendirian Sekolah Garuda hingga Universitas Republik Indonesia yang barusan digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Program-program baru itu membutuh biaya besar (pemborosan) padahal kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Sebaliknya lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta sudah banyak. Kenapa itu tidak disupport anggaran daripada membikin lembaga pendidikan baru yang outputnya belum jelas,” sindir Gus Iwan.
Keluhan senada disampaikan perwakilan guru ibtidaiyah di Gresik yang merasa madrasah “dianaktirikan” dalam hal bantuan infrastruktur sarana-prasarana dibanding lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan.
Senada, perwakilan MTs Nurul Huda Wadeng Sidayu, Najib, mengeluhkan sulitnya mencari siswa baru karena berdekatan dengan SMPN 2 Sidayu, sementara orang tua khawatir menyekolahkan anak lantaran akses jalan raya yang ramai.
Sementara itu, perwakilan guru TK Glagah Lamongan, Kholifah, menyoroti ketimpangan bantuan — TV digital hanya diberikan Kemendikbud, serta meminta perhatian atas minimnya insentif guru TPQ di Lamongan.
Terkait insentif guru TPQ dan Madrasah Diniyah, Gus Iwan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan masing-masing pemerintah kabupaten.
Ia mencontohkan di Gresik yang telah memberikan insentif sejak era Bupati KH Robbah Ma’shum, berbeda dengan Lamongan yang menurutnya masih terkendala PAD dan APBD yang minim.
Gus Iwan juga menyinggung tren penurunan jumlah siswa baru di lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, tiga faktor utama yang menentukan pilihan wali santri untuk menyekolahkan anaknya.
Pertama, adanya keunggulan khas lembaga pendidikan. Kedua, figur dan transparansi manajemen, dan Ketiga, kenyamanan dan keamanan dari risiko perundungan (bullying).
Isu pungutan atas nama Komite Sekolah turut mengemuka. Wali murid MAN Gresik juga mempertanyakan praktik pungutan yang dinilai bersifat mengikat, meski Permendikbud mengatur kontribusi komite semestinya bersifat sukarela.
Gus Iwan mengakui hal ini sebagai persoalan implementasi di lapangan dan berjanji berupaya meminimalisasi pungutan yang membebani wali murid, sembari menyebut Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 akan melibatkan KPK dan Kepolisian untuk pengawasan.
Aspirasi Petani dan Penanganan Banjir Lamongan
Warga Glagah, Suwandi, menyampaikan aspirasi terkait nasib petani Lamongan dan penanganan banjir di kawasan Bengawan Solo serta Bengawan Jero, dan meminta program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Parsi tidak dipindahkan ke desa lain.
Menanggapi hal ini, Iwan menyatakan kesiapannya berkomunikasi dengan Bupati Lamongan agar program TMMD tetap dilaksanakan di Desa Parsi, serta mendorong penataan ulang aliran sungai kecil dan penguatan mesin diesel untuk menyedot luapan banjir Bengawan Solo.
“Saya juga akan komunikasi dengan anggota DPRD Jatim yang lain, mengingat sudah dibentuk Tim gabungan, provinsi, Gresik dan Lamongan dengan PU Pengairan Jatim untuk penanganan banjir Bengawan Solo, perkembangan terakhirnya seperti apa,” pungkas anggota Komisi A DPRD Jatim ini. (pun)
