SabdaNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah bukan disebabkan berkurangnya kuota, melainkan akibat lonjakan pembelian yang melebihi pola normal.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan kuota solar bersubsidi untuk Jawa Timur justru mengalami peningkatan pada tahun ini.
“Kuota biosolar Jawa Timur dinaikkan Pertamina sekitar 6 hingga 8 persen, dari sebelumnya 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 juta kiloliter. Secara logika, kebutuhan masyarakat seharusnya bisa terpenuhi,” kata Emil Dardak, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, persoalan utama berada pada proses distribusi dari depo menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba dan serentak, diperlukan tambahan armada pengangkut agar pasokan dapat segera sampai ke SPBU.
“Kalau pembeliannya lebih cepat dari pola biasanya, tentu membutuhkan armada tambahan. Karena itu, distribusi diperkuat dengan penambahan mobil tangki,” ujar pria yang juga ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.
Pemprov Jatim bersama Pertamina telah menambah 12 unit mobil tangki khusus biosolar sejak 23 Juni lalu. Namun, armada tambahan tersebut diprioritaskan untuk wilayah-wilayah vital, seperti jalur logistik, akses pelabuhan, dan pintu tol.
“Kami fokuskan di titik-titik yang sangat krusial agar distribusi logistik, termasuk sembako, tidak terganggu akibat antrean solar,” kata Emil.
Ia mengakui antrean panjang pembelian solar, terutama di wilayah Surabaya Raya, terjadi karena adanya pembelian secara bersamaan yang melebihi pola konsumsi sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pasokan di sejumlah SPBU sempat terkuras lebih cepat.
Pemprov Jatim saat ini terus memantau perkembangan pasokan di lapangan. Apabila upaya stabilisasi melalui percepatan distribusi dan penambahan armada masih belum mampu memenuhi kebutuhan, maka opsi pengajuan tambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan dipertimbangkan.
“Kalau ternyata masih belum cukup, tentu ini harus disikapi oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM. Tetapi langkah pertama yang kami lakukan adalah menstabilkan distribusi dan memastikan pasokan sampai ke masyarakat,” tegas Emil.
Sementara terkait kekhawatiran sejumlah masyarakat mengenai penggunaan biosolar terhadap kendaraan diesel, Emil memastikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak akan mengganggu kendaraan berbahan bakar solar yang saat ini beroperasi.
“Pada prinsipnya, Pemprov Jatim menjadi pelaksana di lapangan. Soal kesiapan kendaraan dan produsen otomotif merupakan bagian dari komunikasi strategis di tingkat pusat. Yang jelas, penggunaan biosolar tidak akan mengganggu kendaraan diesel yang ada saat ini,” pungkasnya. (pun)
