SabdaNews.com – DPD Partai Demokrat Jawa Timur bersama Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui program JUARA (Jumat Aspirasi Rakyat). Program ini menjadi ruang bagi warga masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada para legislator dan pengurus partai.
Dalam pelaksanaannya, setiap Jumat disiapkan sistem piket yang melibatkan dua anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim bersama pengurus DPD Partai Demokrat Jatim di kantor DPD. Program ini bertujuan mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian warga.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, bersama anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Kota Surabaya, Dr. Rasiyo, M.Si, menjadi petugas piket dalam kegiatan tersebut.
Agung mengatakan, program JUARA merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, agar kader dan legislator selalu dekat dengan rakyat serta hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami ingin mengoptimalkan fungsi kantor DPD dan anggota fraksi sebagai tempat pelayanan masyarakat. Permasalahan warga sangat kompleks, sehingga kami harus hadir untuk mendengarkan sekaligus membantu mencarikan solusi,” ujar Agung, Jumat (19/6/2026).
Menurut politikus asal Banyuwangi, program JUARA juga menjadi sarana menjaga kondisi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, agar tetap kondusif, tenteram, adem, dan damai melalui komunikasi yang intensif antara masyarakat dan wakil rakyat.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, bantuan sosial hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait MBG, Agung menilai program tersebut masih memerlukan evaluasi karena di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan teknis. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan terkait refocusing penerima manfaat, termasuk sekolah-sekolah tertentu, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Masalah MBG cukup kompleks dan perlu evaluasi. Kami mendengar berbagai masukan masyarakat, tetapi keputusan terkait program pusat tentu berada di tangan pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menggelar program “Ngobrol Fraksi di Dapil” setiap tiga bulan sekali untuk memperluas jangkauan komunikasi dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Agung menambahkan, anggota legislatif harus memahami berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang masih membingungkan banyak wali murid.
“Kalau kita tidak peka terhadap persoalan rakyat, partai tidak ada gunanya. Karena itu kami harus menguasai berbagai persoalan dan memberikan wawasan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah keberhasilan pendampingan masyarakat juga disampaikan. Agung mencontohkan adanya warga penyandang disabilitas yang kehilangan kaki dan berhasil mendapatkan bantuan kaki palsu melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Jawa Timur. Selain itu, terdapat warga yang mengalami persoalan ketenagakerjaan dan akhirnya memperoleh sertifikasi sehingga dapat kembali bekerja.
Ia juga menyebut adanya program bantuan modal bagi para janda yang difasilitasi melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Jawa Timur.
Sementara itu, Dr. Rasiyo mengungkapkan bahwa berbagai keluhan masyarakat yang masuk melalui program JUARA langsung ditindaklanjuti. Di antaranya permohonan bantuan kursi roda bagi warga Rusun Keputih yang mengalami kelumpuhan, hingga aspirasi terkait pemadaman listrik yang diusulkan dapat diatasi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Tak hanya itu, persoalan pendidikan anak-anak dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terancam putus sekolah juga menjadi perhatian serius.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu jangan sampai kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan. Kami berupaya membantu mencarikan solusi, termasuk melalui jaringan lembaga pendidikan yang kami miliki,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini.
Melalui program JUARA, Partai Demokrat Jawa Timur berharap kehadiran wakil rakyat tidak hanya terlihat saat masa kampanye atau reses, tetapi juga menjadi tempat masyarakat mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari. (pun)
