SURABAYA,SabdaNews.com- Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) Jawa Timur mengusulkan tiga nama dari kalangan pesantren untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ketiga tokoh tersebut adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, dan aktivis perempuan Yenny Wahid.
Ketua Pengurus Wilayah IKAPETE Jatim, KH Roisudin Bakri, menyampaikan bahwa usulan itu lahir dari keyakinan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Menurutnya, wakil presiden dari lingkungan pesantren diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pelengkap kepemimpinan Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kami memetakan tiga figur yang masing-masing memiliki kekuatan berbeda. Muhaimin Iskandar mewakili jalur politik, Mahfud MD merupakan figur profesional, dan Yenny Wahid hadir sebagai representasi keterwakilan perempuan,” ujar KH Roisudin Bakri.
Muhaimin: Kekuatan Politik
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dinilai memiliki modal politik yang kuat sebagai Ketua Umum PKB. Ia juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Rekam jejak Cak Imin mencakup pengalaman sebagai Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Latar belakangnya dari keluarga pesantren dan keterkaitannya dengan Jombang dianggap memperkuat relevansinya dengan Pesantren.
Bagi IKAPETE Jatim, Muhaimin dipandang mampu membawa dukungan partai, basis massa, serta pengalaman politik nasional ke dalam peta koalisi Prabowo Subianto.
Mahfud MD: Figur Profesional
Mahfud MD diajukan sebagai figur profesional dengan rekam jejak yang melintasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.
Sebelumnya, Mahfud MD juga pernah menjabat Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengalaman tersebut menjadikannya dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus tokoh yang memiliki pemahaman luas terhadap persoalan ketatanegaraan, keamanan, dan keadilan. IKAPETE menilai Mahfud MD dapat menjadi penyeimbang dalam pemerintahan melalui kekuatan hukum, integritas, dan pengalaman kepemimpinan di lembaga negara.
Yenny Wahid: Representasi Perempuan
Yenny Wahid diusulkan sebagai representasi keterwakilan perempuan dalam peta kandidasi wakil presiden. Putri mendiang Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini dikenal sebagai aktivis, mantan jurnalis, dan pengelola Wahid Institute. Ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal PKB dan kini memimpin Wahid Foundation. Pada Juni 2026, Yenny Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), memperkuat posisinya sebagai tokoh perempuan nasional.
Kiprah Yenny dalam pemberdayaan perempuan, perdamaian, pluralisme, dan toleransi dinilai dapat melengkapi wajah pemerintahan yang lebih inklusif. Bagi IKAPETE, kehadirannya dianggap penting untuk memastikan suara dan kepentingan perempuan terwakili dalam agenda pembangunan nasional.
Menuju Indonesia Emas 2045
KH Roisudin Bakri menegaskan bahwa usulan tiga nama tersebut bukan sekadar soal pencarian figur pendamping Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah memastikan wakil presiden mampu menjadi mitra strategis dalam mempercepat Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kedalaman nilai keagamaan, pengalaman negara, dan kepekaan terhadap persoalan sosial. Pesantren dipandang memiliki tradisi panjang dalam mencetak pemimpin yang berintegritas, membumi, dan berpihak pada masyarakat.
“Wakil presiden dari pesantren diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan pelengkap. Ia perlu menghadirkan nilai kebangsaan, keadilan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya. Dengan tiga nama tersebut, IKAPETE Jatim menegaskan bahwa pesantren tetap menjadi salah satu sumber kepemimpinan nasional. Usulan ini sekaligus menjadi ajakan agar proses politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada kepentingan bangsa dan masa depan Indonesia. (Luck/Hoo/Red)
