6
Kegiatan bagian dari tugas monitoring dan evaluasi yang dilakukan DPRD Jatim ini untuk melihat secara langsung efektivitas program-program bantuan Pemprov Jatim khususnya yang berkaitan dengan bantuan desa seperti desa berdaya dan Jatim Puspa di Kabupaten Mojokerto.
“Berdasarkan laporan kepala Dinas PMD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 ada sebanyak 14 desa, tahun 2022 ada 10 desa dan tahun 2023 tinggal 2 desa yang mendapatkan bantuan dari provinsi Jatim,” ujar Ubaidillah anggota Komisi A DPRD Jatim.
Politikus PKB itu juga mempertanyakan kriteria desa yang mendapat bantuan itu seperti apa. Mengingat dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung menurun drastis.
“Penurunan jumlah ini apakah karena keterbatasan anggaran atau karena ada hal-hal lain. Umpamanya desanya sudah mandiri semua atau karena bantuan tersebut dinilai sudah tidak efektif,” jelas Gus Ubaid sapaan akrabnya.
Di awal tahun 2023 ini, Komisi A DPRD Jatim dengan semangat yang baik ingin melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja pemprov Jatim.
“Hasil kunjungan kerja ini akan kami sampaikan terkait usulan-usulan yang kami dengar langsung dari dinas PMD Kabupaten Mojokerto terkait dengan bantuan-bantuan tersebut,” kata pria asli Bondowoso ini.
Ia mencontohkan terkait Program Jatim Puspa di Kabupaten Mojokerto tahun 2022 mendapat 10 desa. Kriterianya apakah sudah betul-betul sesuai dengan pengajuan atau memang karena keterbatasan anggaran. Sebab kebutuhan untuk Jatim Puspa di Kabupaten Mojokerto itu lebih dari itu kenapa hanya dikasih 10.
“Jangan sampai pendistribusian bantuan Pemprov Jatim ada like and dislike (suka dan tidak suka). Lha kami ini tugasnya hanya mengawasi sehingga berharap seluruh kabupaten/kota diperlakukan sama, tidak boleh ada pengecualian kecuali ada temuan-temuan melanggar hukum dan lain sebagainya,” beber Gus Ubaid.
Ketua DPW Garda Bangsa Jatim ini mengaku bersyukur karena tingkat keberhasilan program Jatim Puspa di Kabupaten Mojokerto mencapai 70 persen.
“Tentu saya bersyukur, artinya bantuan dari pemprov Jatim itu sangat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Kami tentu mengapresiasi bantuan tersebut betul-betul berguna bagi pemberdayaan masyarakat desa,” tegas Gus Ubaid.
Khusus untuk 30 persen yang belum berhasil, kata Gus Ubaid pihaknya akan mendorong untuk ditingkatkan dan meminta kepada sekdaprov Jatim untuk meningkatkan anggaran pemberdayaan desa. Mengingat, tingkat keberhasilan program bantuan tersebut cukup tinggi.
Di sisi lain, Gus Ubaid juga mendapat masukan bahwa keberhasilan Program Jatim Puspa dan Jatim Berdaya tergantung pada leadership kepala desa. Sehingga meraih dan mempertahankan desa mandiri sangat bergantung pada leadership seorang kepala desa, padahal masa jabatan mereka terbatas.
“Ini juga jadi pekerjaan rumah kita ke depan, yakni bagaimana cara membuat sistem yang baik untuk mempertahankan desa mandiri walaupun kepala desanya berganti-ganti,” tegasnya.
Senada, Kadis PMD Kabupaten Mojokerto Yudha Agus Prabowo membenarkan bahwa keberhasilan program Jatim Puspa bergantung pada leadership dan inovasi kepala desa.
“Di Kabupaten Mojokerto kami temukan kasus BUMDes yang sudah maju menjadi mundur karena kepala desa yang baru merubah struktur BUMDes-nya seenaknya dan tidak inovatif sehingga desa yang sudah mandiri menjadi mundur,” ungkap Yudho.
Ia menjelaskan bahwa bantuan dari provinsi Jatim ke Kabupaten Mojokerto ada yang berupa fisik dan non fisik baik untuk pemberdayaan ekonomi maupun lainnya itu sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tentu berharap program yang baik ini dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan, khususnya untuk Desa Mandiri karena di tahun 2023 kita targetkan ada Desa Berdaya sebanyak 200 desa di Kabupaten Mojokerto,” ungkap Yudho. (pun)
