SabdaNews.com – Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengatakan sensus ekonomi ditujukan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat dengan mencakup apa yang dimiliki dan pendapatan. Meski begitu, terdapat tantangan yang dirasakan selama sensus ekonomi dilakukan. Sebagian masyarakat menolak, salah satunya kekhawatiran kebocoran data dan pajak.
“Sensus ekonomi bukan hal mudah untuk memperoleh data, maka mohon kerjasama segenap masyarakat Jawa Timur karena pendataan penting untuk merumuskan kebijakan yang disusun pemerintah berbasis data. Sebab, tanpa data tentu akan sulit menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” kata Emil setelah dilakukan sensus ekonomi di Kediaman Wakil Gubernur pada Senin, (6/7/2026).
Mengenai kekhawatiran sebagian masyarakat terkait kebocoran data saat dilakukan sensus ekonomi, Emil mengatakan bahwa undang-undang (UUD) yang melindungi. Artinya UUD memberi ketetapan kewajiban bahwa BPS harus menjaga kerahasian setiap keluarga maupun perusahaan bahkan Pemprov Jatim meminta data juga tidak bisa.
Hanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memang kewenangan Pemprov Jatim dengan tujuan memberikan manfaat bagi yang menerima untuk penyaluran bansos kepada mereka yang mendapatkan. “Itu fakta dan terbukti, maka bersama kita berdoa mudah-mudahan BPS bisa menjalankan amanat UUD sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, sensus ekonomi pada dasarnya partisipasi masyarakat untuk pembangunan bangsa. Tidak ada dampak signifikan bagi warga yang menolak bahkan mendapat penalti. Semangat semacam itu tidak ada. Justru semangatnya mari berperan agar kebijakan berbasis data yang lebih baik. Sebab, Jika ingin berbuat untuk Indonesia, ini hal terkecil yang bisa dilakukan, yakni membantu pendataan supaya menggambarkan realitas yang lebih baik lagi di lapangan.
“Saran saya jangan langsung menolak. Ketika petugas datang welcome saja dan jika ada pertanyaan yang berat, sampaikan. Lebih bagus dijawab, namun jika memang tidak bisa menjawab sampaikan dan tidak ada hukuman,” ungkapnya.
“Ada mungkin kerugian bagi yang bersangkutan tidak menjawab semua pertanyaan maka bisa membatasi peluang yang diberikan pemerintah misalnya program X namun karena yang bersangkutan understatement, maka kita asumsikan tidak sebanyak itu yang kami sediakan,” imbuhnya.
Selain kekhawatiran kebocoran data, sebagian masyarakat berpikir sensus ekonomi terimplikasi pajak atau tidak. Menurut Emil, Petugas pajak memiliki cara sendiri untuk mencari tahu sehingga masyarakat diminta menjawab pertanyaan dari petugas sensus ekonomi. “Ketulusan responden mendekati kenyataan dan bermanfaat merumuskan kebijakan. Saya berharap masyarakat memberikan kerjasama terbaik,” ungkapnya.
Hingga saat ini, survei sensus ekonomi keluarga sudah berjalan 20 hari dan hampir seperempat Kartu Keluarga (KK) di Jatim. Diharapkan terus meningkat sehingga bisa memperoleh gambaran yang akan menjadi landasan perumusan kebijakan untuk seluruh instansi pemerintah. “Kata kuncinya aalah partisipasi warga dalam memberikan informasi untuk ikut berpartisipasi pembangunan di Indonesia,” pungkas Emil.
Sementara itu, Plt kepala BPS Provinsi Jatim, Herum Fajarwati menambahkan kekhawatiran sebagian masyarakat khusunya pelaku UMKM terkait sensus ekonomi, merupakan hal yang wajar terkait kebocoran data. Namun, BPS mengimbangi kekhwatiran tersebut dengan memberikan edukasi bahwa BPS sudah menggunakan data standar ISO dan dipastikan tidak ada kebocoran data melalui BPS.
Selain itu, kata Herum, BPS bekerja berdasarkan undang-undang yang mana merahasiakan data masyarakat yang dilindungi undang-undang. Dengan kata lain, BPS tidak akan membocorkan data per orangan maupun perusahaan karena tidak diperkenankan menyajikan data secara individu.
“InsyaAllah BPS merekam seluruhnya sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kebocoran data atau identitas bocor karena sesuai undang-undang serta aplikasi yang dipakai berstandar internasional,” imbuhnya.
Apabila ada sebagian masyarakat yang tetap menolak pendataan, Herum mengatakan pemerintah tidak memiliki database secara lengkap. Sebab, salah satu tujuan sensus ekonomi adalah negara memiliki database sosial ekonomi masyarakat sehingga program yang dijalankan berdasarkan data dan tepat sasaran.
“Menghasilkan gambaran ekonomi secara menyeluruh yang menggambarkan peta perekonomian wilayah serta daya saing ekonomi di setiap wilayah. Maka melalui pendataan dan jawaban seluruh responden termasuk pelaku usaha yang menggambarkan kondisi ekonomi Jatim,” jelas Herum
Adapun Herum mengatakan sensus ekonomi di Jawa Timur menjadi tolak ukur keberhasilan secara nasional karena ekonomi Jatim tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Melihat Besarnya pertumbuhan ekonomi kedua secara nasional, jumlah petugas yang dikerahkan untuk merekam sosial ekonomi masyarakat sebanyak 41.538.
“Pemerintah harus punya database kondisi sosial ekonomi masyarakat dan jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdata melalui sensus ekonomi,” tandasnya. (pun)
