SabdaNews.com – DPRD Jatim akan segera mengirimkan surat usulan pelantikan pasangan Khofifah Indar Parawanda dan Emil Elestianto Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 ke presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar paslon terpilih itu bisa dilantik bersamaan dengan para kepada daerah terpilih lainnya pada 20 Februari mendatang di Jakarta.
Surat usulan pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim itu dikirim setelah DPRD Jatim menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan pasangan calon terpilih Pilgub Jatim Tahun 2024, pada Sabtu (8/2/2025) pagi.
“Alhamdulillah, SK Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Terpilih dari KPU Jatim disetujui seluruh anggota DPRD Jatim yang hadir di rapat paripurna pengesahan pasangan calon terpilih. Surat usulannya juga sudah kami teken untuk segera dikirim ke Kemendagri,” kata Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf saat dikonfirmasi usai memimpin rapat paripurna DPRD Jatim.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, wakil ketua DPRD Jatim diantaranya Hidayat (Fraksi Gerindra), Blegur Prijanggono (Fraksi Golkar) dan Sri Wahyuni (Fraksi Demokrat), Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono beserta kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, KPU Jatim, pimpinan parpol pengusung paslon Khofifah-Emil, dan puluhan mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi di Jatim.
Politikus asal PKB itu mengakui bahwa pengesahan paslon terpilih Pilgub Jatim 2024 itu disegerakan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim bisa ditetapkan dan dilantik oleh Presiden RI bersamaan dengan para kepada daerah terpilih lainnya pada 20 Februari 2025.
“Setelah dilantik Presiden, gubernur dan wakil gubernur Jatim nanti juga akan ada penyampaian visi misi di hadapan DPRD Jatim. Tujuannya, sebagai komitmen untuk nantinya dilakukan pengawasan oleh legislatif selama 5 tahun kedepan. “Mudah-mudahan bisa dilantik tanggal 20 Februari,” harap mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyatakan setelah pengesahan penetapan gubernur dan wakil gubernur Jatim terpilih di paripurna DPRD Jatim. Berikutnya adalah pengajuan surat ke Mendagri untuk segera diberikan SK dan dilantik oleh presiden.
“Kalau saya itu lebih banyak mempersiapkan ketika nanti sudah dilantik, kemudian serah terima jabatan. Maka kita siapkan pertanggungjawaban tentunya dari transisi Pj Gubernur, apa yang sudah dilakukan, kemudian PR nya apa saja. Berikutnya adalah mendesain kebijakan program unggulan yang mendukung Presiden, dan juga unggulan saat pencalonan gubernur tentu ada program program khusus, kita siapkan. Ini masih dalam pembahasan,” terangnya.
Ditanya apakah paska pelantikan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak nantinya akan ada pesta rakyat seperti tahun lalu? Dengan diplomatis Adhy menyatakan, pada prinsipnya Pemprov Jatim akan melaksanakan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, sehingga akan mengurangi supporting kegiatan kegiatan yang tidak perlu atau berlebihan seperti perjalanan dinas ataupun ceremony.
“Tapi kalau untuk masyarakat, saya pikir kita tidak boleh untuk mengurangi spending pemerintah untuk sektor riil masyarakat. Kalau untuk kepentingan masyarakat, saya kira yang penting untuk masyarakat, bukan untuk aparat,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.
Masih di tempat yang sama, Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi mengungkapkan, pihaknya bersyukur tahapan pasca penetapan Paslon terpilih relatif lancar.
“Alhamdulillah, DPRD Jatim langsung menindaklanjuti surat usulan yang kami serahkan kemarin di hari Jumat. Dan tanggal 8 Februari ini dilakukan paripurna pengesahan,” katanya.
Meski tugas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan telah tuntas, namun Aang memastikan tetap akan melakukan upaya pendidikan politik kepada masyarakat.
“Itu kewajiban kami. Selain itu kami juga wajib melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai regulasi,” pungkas pria asal Surabaya ini. (pun)
