KEDIRI.SabdaNews.com – Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri, yang berlangsung pada 20-22 Juni 2026. Perbincangan terkait keputusan final tuan rumah Muktamar ke-35 NU menjadi topik paling ditunggu publik.
Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozi menyampaikan harapan besar agar di forum Munas-Konbes NU bisa diputuskan Cirebon sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU.
Menurutnya, Cirebon memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan perkembangan Islam Nusantara dan Nahdlatul Ulama.
“Cirebon sejak dahulu dikenal sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Tradisi keilmuan Islam tumbuh kuat melalui jaringan pesantren yang hingga kini tetap eksis menjaga sanad keilmuan ahlussunnah wal jamaah,” kata Kang Kiai Aziz –sapaan akrabnya, Sabtu (20/6/2026).
Artinya, Cirebon bukan sekadar wilayah administratif. Daerah ini merupakan simpul penting sejarah Islam Nusantara dan pergerakan NU di ujung barat pulau Jawa, dan tradisi keilmuan berkembang selama ratusan tahun.
“Beberapa pesantren besar yang disebut memiliki peran penting dalam sejarah Islam dan NU di Cirebon antara lain Pesantren Babakan, Buntet Pesantren, Pesantren Gedongan, Kempek hingga Pesantren Balarante,” ungkapnya.
Dukungan agar pelaksanaan Muktamar ke-35 di Cirebon Raya juga disampaikan Forum PWNU se-Indonesia untuk menghindari benturan dan tarik-menarik kepentingan antar elit PBNU, dan berujung menghadirkan Muktamar dalam suasana teduh, riang gembira dan bermartabat.
“Di tengah menguatnya tarik-menarik kepentingan berbagai kelompok internal PBNU, kawasan Cirebon Raya dinilai dapat menjadi titik temu terbaik tuan rumah Muktamar NU untuk menjaga independensi organisasi sekaligus meredam polarisasi menjelang suksesi kepemimpinan PBNU, Kami bersama mayoritas PWNU sepakat Cirebon jadi lokasi Muktamar mendatang,” tegas Ketua PWNU luar Jawa yang tidak berkenan disebutkan namanya.
“Munas dan Konbes NU semoga berjalan lancar serta menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat sistem kepemimpinan organisasi sesuai nilai dan cita-cita para pendiri Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.
Pengamat Nilai Cirebon Raya Jadi Titik Temu Kepentingan Muktamar ke-35 NU
Pandangan serupa disampaikan oleh Hussen Sanusi, pengamat sosial-keagamaan dan ke-NU-an, yang menilai bahwa perdebatan mengenai lokasi muktamar kini tidak lagi semata-mata menyangkut aspek teknis penyelenggaraan, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika politik internal organisasi.
Menurut Hussen, terdapat sejumlah poros kepentingan yang saat ini mengemuka dalam pembahasan lokasi Muktamar ke-35 NU. Masing-masing memiliki pertimbangan strategis yang berkaitan dengan konstelasi kepemimpinan organisasi ke depan.
“Muktamar NU adalah forum tertinggi organisasi yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi gagasan dan regenerasi kepemimpinan. Namun dalam dinamika yang berkembang, pilihan lokasi mulai dibaca sebagai representasi dari kepentingan dan strategi masing-masing kelompok yang berkontestasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa opsi lokasi yang berkembang, mulai dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Jakarta, hingga Kediri. Setiap pilihan, menurutnya, memiliki konsekuensi politik yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kelompok tertentu.
“Ketika lokasi muktamar diasosiasikan dengan kepentingan salah satu poros, maka akan muncul persepsi bahwa arena kompetisi tidak sepenuhnya netral. Ini yang perlu dihindari agar hasil muktamar tetap memiliki legitimasi kuat di mata warga NU,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Hussen memandang kawasan Cirebon Raya sebagai alternatif yang lebih kompromistis dan dapat diterima oleh berbagai pihak.
Menurutnya, secara geografis maupun kultural, Cirebon memiliki posisi yang relatif netral karena berada di kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta tidak berada dalam dominasi langsung kelompok-kelompok yang saat ini menjadi pusat tarik-menarik kepentingan.
“Cirebon menawarkan ruang tengah yang relatif lebih seimbang. Kawasan ini memiliki legitimasi historis yang kuat sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara dan memiliki ekosistem pesantren yang sangat hidup. Karena itu, Cirebon dapat menjadi simbol persatuan sekaligus jalan tengah bagi seluruh elemen NU,” ungkapnya.
Selain faktor geografis, Hussen menilai pemilihan zona netral juga penting untuk menjaga kualitas proses demokrasi dalam muktamar. Menurutnya, menjauhkan forum dari basis-basis kekuatan kandidat atau kelompok tertentu akan memberikan ruang yang lebih objektif bagi para muktamirin dalam menentukan arah organisasi.
“Menempatkan muktamar di wilayah yang netral akan memberi kesempatan kepada peserta untuk lebih fokus pada pertarungan gagasan dan visi organisasi, bukan pada pengaruh logistik maupun kekuatan struktural yang melekat pada suatu wilayah tertentu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Muktamar ke-35 NU akan menjadi momentum penting untuk menguji komitmen organisasi terhadap nilai-nilai Khittah 1926 yang selama ini menjadi pedoman dalam menjaga jarak dengan berbagai kepentingan politik praktis.
“NU harus menunjukkan bahwa organisasi ini lebih besar daripada kepentingan kelompok maupun elite tertentu. Muktamar harus menjadi ruang yang mencerminkan prinsip tawazun, tawassuth, dan musyawarah yang selama ini menjadi karakter utama NU,” tegas Hussen.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kegagalan menemukan titik temu dalam penentuan lokasi berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap soliditas organisasi. Karena itu, diperlukan kebijaksanaan seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan kelompok.
“Yang harus dijaga adalah persatuan dan kohesi sosial warga NU. Jangan sampai perdebatan mengenai lokasi muktamar justru memunculkan polarisasi yang berkepanjangan. Muktamar harus menjadi momentum memperkuat persaudaraan, bukan memperlebar jarak antarkelompok,” ujarnya.
Hussen menegaskan bahwa pilihan terhadap kawasan Cirebon Raya bukan semata soal perpindahan lokasi geografis, melainkan simbol komitmen untuk menjaga independensi, objektivitas, dan marwah organisasi di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
“Jika NU mampu menghadirkan muktamar yang inklusif, netral, dan berorientasi pada kemaslahatan organisasi, maka itu akan menjadi legasi penting bahwa NU tetap mampu menjaga kedaulatannya di tengah berbagai arus kepentingan yang berkembang,” pungkasnya. (pun)
