Marak Pembalakan Liar, Komisi B DPRD Jatim Minta Perketat Pengawasan Hutan

oleh -231 Dilihat

SabdaNews.com – Komisi B DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Daerah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap hutan agar tidak terjadi pembalakan liar.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Hidayat mengaku di wilayah Mojokerto Selatan banyak terdapat hutan gundul akubat penebangan liar, sehingga bisa mengancam datangnya bencana.

“Faktanya di wilayah dapil Mojokerto terutama di wilayah Selatan banyak hutan gundul akibat terjadi penebangan liar. Hal ini mengakibatkan terjadi banjir hebat,” ujar politikus asal Partai Gerindra usai melakukan kunjungan kerja di kantor Cabang Kehutanan Wilayah Nganjuk, Wilayah Kerja Mojokerto Dinas Kehutanan Jatim, Selasa (23/7/2024).

Ia berharap Pemda setempat melakukan pengawasan dan memberikan tindakan hukum bagi para perusak hutan maupun lingkungan hidup.

Pemerintah juga harus menggalakkan penanaman hutan yang gundul (reboisasi). Seperti menanam pohon beringin karena bisa menjadi pengamanan sumber air.

“Kita juga mendorong masyarakat yang diberi hak kelola PS jangan merusak lingkungan. Karena ketika diberi wilayah tidak bisa dikontrol. Maka harus tetap diawasi. Kita harus tetap menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir di daerah masing-masing,” pinta Hidayat.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk, Wardoyo menjelaskan bahwa kawasan hutan di lingkup instansinya meliputi hutan produksi seluas 76.765 hektar, hutan lindung 13.465 hektar, dan kawasan konservasi 14.277 hektar.

Tak hanya itu saja, CDK wilayah Nganjuk memiliki Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus – Perhutanan Sosial (KHDPK-PS). yang terbagi dalam tiga daerah. Diantaranya, Jombang seluas 5.150 hektar, Nganjuk 9.673 hektar, dan Mojokerto 2.582 hektar.

Baca Juga:  Resmikan Jembatan Bailey Kregenan Probolinggo, Gubernur Khofifah Optimistis Akses Pendidikan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Meningkat

Wardoyo menegaskan, untuk mencegah terjadinya banjir akibat hutan gundul, pihaknya mengharapkan masyarakat agar penanaman kembali. Mengingat, pemerintah sendiri sudah melakukan Rencana Teknis Tahunan (RTT) setiap tahunnya.

“Tiap tahun melakukan penanaman cuma tidak kelihatan. Sebenarnya sudah melakukan reboisasi. Kita bersama perhutani melakukan pendampingan kepada masyarakat agar hutan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia mengaku telah melakukan sosialisasi di  Kabupaten Mojokerto ke 39 desa dari 41 desa. Selain itu, CDK wilayah Nganjuk juga sudah mengupayakan memberi bantuan bibit dan tanaman buah kepada masyarakat sekitar hutan yang mempunyai lahan kosong.

“Kita upayakan beri bantuan bibit, kayu dan tanaman buah. Kalau tanaman buah tidak dipotong kayunya tapi diambil manfaatnya,” pungkasnya. (tis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.