KEDIRI.SabdaNews.com – Komisi bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur meminta agar pemerintah segera memperbaiki jalur Guyangan-Pajeng yang menghubungkan dua daerah yakni Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bojonegoro. Sebab jalur alternatif itu rusak parah, akibat aktivitas truk kelebihan tonase yang membawa material pembangunan waduk Semantok, di Bojonegoro.
Ketua komisi D DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono berharap agar Pemprov Jatim bekerjasama dengan Kabupaten Bojonegoro untuk mempercepat perbaikan jalan tersebut, agar tidak menganggu roda ekonomi masyarakat di kedua kabupaten tersebut.
Politikus asal Partai Dekokrat itu menilai, seharusnya kontraktor pembangunan waduk Semantok juga ikut bertanggungjawab. Karena jalur itu dilalui oleh truk yang memuat material pembangunan waduk Semantok ikut berkontribusi mempercepat kerusakan jalan tetsebut.
“Jadi pemprov harus secepatnya berkolaborasi dengan kabupaten Bojonegoro dan Nganjuk. Kami sebagai mitra akan mengawal untuk ikut mencarikan solusi agar secepatnya jalur tersebut bisa diperbaiki,” kata dr Agung Mulyono, Selasa (10/1/2023).
Dari hasil hearing antara komisi D DPRD Jatim dengan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri Dinas PU Bina Marga Jatim, terungkap sejumlah permasalahan. Selain kerusakan jalur Guyangan-Pajeng, sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah tersebut juga mengalami kerusakan.
Diantaranya adalah jalur Kota Kediri-Kabupaten Blitar, maupun jalur Pare-Jombang. Kondisi jalur provinsi itu harus mendapatkan perbaikan berkala karena sering dilalui truk pasir dan material yang melebihi tonase.
Di samping itu, jalur provinsi dari arah Ngantru, Tulungagung ke arah Srengat, Blitar kondisinya juga cukup memprihatinkan. Jalur itu juga mengalami kerusakan, sehingga perlu mendapat perbaikan dan pemeliharaan secara berkala.
Lebih jauh bendahara DPD Partai Demokrat Jatim itu meminta agar pada Petubahan APBD Jatim 2023 mendatang, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri PU Bina Marga Jatim segera memprioritaskan perbaikan jalur tersebut.
“Jadi harus melakukan 3B yakni membikin program kerja dan realisasi yang bagus, berkolaborasi dengan mitra di Dapil untuk mengawal anggaran dan membuat output yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Salah satunya dengan memprioritaskan perbaikan jalan di ruas yang mengalami kerusakan itu,” tambah alumnus Fakultas Kedokteran (FK) Unair Surabaya.
Senada, anggota komisi D DPRD Jatim dari Dapil Tuban-Bojonegoro, Surawi mengaku sedih dengan kerusakan jalur provinsi di Guyangan-Pajeng. Menurut dia, seharusnya, kontraktor yang mengerjakan pembangunan waduk Semantok ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan tetsebut.
“Terus terang saya trenyuh kalau melewati jalur itu. Karena kerusakannya cukup parah. Saya kira kontraktor harus segera melakukan perbaikan,” harapnya.
Selain itu, Surawi meminta agar Pemprov Jatim dan Pemkab Bojonegoro duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, agar jalur tersebut bisa diperbaiki agar masyarakat pengguna jalur tersebut keselamatan terjamin. Apalagi, jalur yang menghubungkan Kabupaten Nganjuk dan Bojonegoro itu cukup vital karena sebagai jalur alternatif yang sering dilewati masyarakat.
Selain menyoroti masalah kerusakan jalan, Komisi D DPRD Jatim juga meminta agar Pemprov Jatim antisipasi wilayah rawan banjir dan longsor. Wakil Ketua komisi D Mohamad Ashari meminta agar pengerukan beberapa sungai di Jatim dilakukan secara optimal. Tujuannya supaya potensi banjir dan tanah longsor di wilayah Jatim bisa diminimalisir.
“Harus dilakukan kerja yang maksimal untuk mengantisipasi wilayah rawan bencana, baik longsor maupun banjir,” kata politikus asal Sampang Madura.
Masih di tempat yang sama, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Kediri Dinas PU Bina Marga Jatim Toni mengaku akan berusaha maksimal untuk menjalankan program kerja di instansinya. Meskipun anggaran yang dikucurkan pada tahun 2023 mengalami penurunan.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki jalan milik provinsi yang rusak di wilayah kami;” pungkas Toni. (pun)
