DPRD Jatim Minta Pemprov Ganti Rugi Sapi Peternak yang Mati Akibat PMK
SabdaNews.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Abdul Qodir mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan ganti rugi kepada peternak yang hewan ternaknya mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Menurut politikus asal PKB, ganti rugi ini penting sebagai bentuk perhatian terhadap dampak ekonomi yang dialami para peternak di Jatim akibat banyak kehilangan sapi mereka karena wabah PMK. Bahkan mereka mendesak Pemprov Jatim segera menetapkan kondisi darurat PMK di Jatim.
“Harapan kami, suara-suara dari masyarakat ini bisa menjadi pertimbangan, agar Pemprov Jatim segera menetapkan kondisi darurat PMK. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan dengan lebih serius dan ada jaminan ganti rugi untuk hewan yang mati, sebagaimana janji pemerintah sebelumnya,” tegas Abdul Qodir.
Mantan ketua DPRD Kabupaten Gresik itu menyatakan bahwa penanganan wabah PMK dinilai belum maksimal dan efektif, sehingga Pemprov Jatim harus segera mengambil langkah formal dengan menetapkan PMK sebagai kondisi darurat.
“Langkah pertama adalah menetapkan PMK sebagai kondisi darurat. Ini penting agar penanganannya dapat lebih terstruktur dan fokus,” tegas Abdul Qodir.
Selain itu, Qodir juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Mengingat, selama ini penanganan PMK sering terkendala oleh ego sektoral antara pemerintah daerah, yang berdampak pada lambatnya penanganan wabah PMK.
“Harus ada sinergi yang lebih baik antara Provinsi dan kabupaten/kota. Penanganan yang seragam dan terkoordinasi akan mempercepat proses pemulihan dan mengurangi kematian hewan ternak yang terjangkit PMK,” dalihnya.
Selain vaksinasi, Qodir juga menyoroti pentingnya upaya preventif lainnya, seperti vaksinasi serentak yang melibatkan semua pihak, termasuk kabupaten/kota dan petugas kesehatan hewan.
“Vaksinasi serentak harus segera dilakukan. Kami berharap ada kerja sama yang lebih baik antara provinsi, kabupaten/kota, dan tenaga medis agar vaksin dapat langsung dibagikan dan diterapkan pada hewan-hewan yang berisiko,” harapnya.
Di sisi lain, Qodir juga banyak mendapat pengaduan peternak lantaran sapi sehat ikut mengalami penurunan harga yang cukup drastis di pasaran dampak dari wabah PMK yang tak kunjung tuntas.
“Selama ini peternak yang hewan ternaknya sehat pun juga terdampak. Harga jual sapi mereka jatuh drastis, dan ini menyebabkan kerugian besar bagi peternak,” beber pria asli Wringinanom Gresik ini.
Dengan adanya perhatian yang lebih serius dan langkah-langkah konkret dari Pemprov Jatim, Qodir berharap peternak dapat segera pulih dan sektor peternakan di Jawa Timur bisa kembali stabil.
Dari informasi yang dihimpun, Disnak Jatim memang sudah meminta agar Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono untuk menetapkan status kedaruratan akibat wabah PMK. Tetapi, usulan itu hingga saat ini belum ditindalanjuti.
“Mungkin masih dilakukan kajian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat disetujui Jatim darurat PMK,” pungkasnya. (pun)
