Home PEREKONOMIANDorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah, Wagub Emil Tegaskan Pemerintah Harus Bangun Ekosistem yang Berkelanjutan

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah, Wagub Emil Tegaskan Pemerintah Harus Bangun Ekosistem yang Berkelanjutan

by sabda news

JAKARTA.SabdaNews.com  – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pemerintah perlu membangun ekosistem agar ekonomi syariah dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Indonesia Collaborative Forum 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/10/2026).

 

Emil yang juga Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Jatim mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya dengan membuat regulasi atau menjalankan program.

 

“Jangan kita berpikir kalau sudah ada produk halal, selesai. Ketika kita meminta pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal, kita juga harus melihat apakah lingkungan produksinya memungkinkan. Ketika kita memberikan pembiayaan, kita juga harus melihat apakah kelembagaannya siap,” katanya.

 

“Jadi pemerintah harus memastikan mata rantainya tersambung. Pemerintah harus membangun ekosistemnya,” tegasnya.

 

Terkait ekosistem, ia menyebutkan berbagai kebutuhan pelaku usaha, mulai dari lingkungan produksi, standar halal, pembiayaan, kelembagaan hingga pasar, harus disiapkan secara beriringan.

 

Karena proses sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan produk. Pelaku usaha juga harus memastikan kebersihan, sanitasi, lingkungan produksi dan pengelolaan limbah memenuhi ketentuan.

 

“Bagi usaha kecil, untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ada ini tentu tidak mudah jika mereka harus dilakukan sendiri. Maka disinilah peran pemerintah untuk memastikan itu,” katanya.

 

Pemerintah, kata Emil, tidak bisa meminta pedagang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan apabila kondisi pasar tempat mereka berjualan belum mendukung.

 

Ia kemudian mencontohkan pembenahan pasar tradisional saat menjabat Bupati Trenggalek pada 2016. Perbaikan dilakukan dengan membenahi pasar melalui penyediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan.

 

Pembenahan dilakukan bertahap, dimulai dari pasar yang baru dibangun, kemudian diperluas ke pasar lainnya.

 

“Kalau kita meminta pedagang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, tetapi pasarnya sendiri tidak mendukung, tentu akan sulit. Jadi yang dibangun bukan hanya pelakunya, tetapi juga lingkungannya,” ucapnya.

 

Jatim, kata Emil, memiliki contoh pengembangan ekosistem ekonomi berbasis pesantren melalui Eko-Tren. Dengan 7.347 pesantren, Jatim memiliki basis yang besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi syariah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

 

Dalam praktiknya, penguatan ekonomi pesantren tidak hanya diarahkan pada pengembangan produk. Koperasi pondok pesantren (Kopontren) menjadi salah satu fondasi kelembagaan untuk menopang aktivitas ekonomi pesantren, sehingga usaha memiliki tata kelola yang lebih kuat dan dapat berkembang secara berkelanjutan.

 

Sementara One Pesantren One Product (OPOP) menjadi instrumen untuk mendorong lahir dan berkembangnya produk usaha pesantren. Produk tersebut kemudian diperkuat melalui peningkatan sumber daya manusia, pendampingan, sertifikasi, pembiayaan dan akses pasar.

 

“Kalau kita bicara ekonomi pesantren, produknya penting, tetapi produk saja tidak cukup. Harus ada lembaga yang mengelola, ada orang yang menjalankan, ada pembiayaan, ada pendampingan dan ada pasarnya. Jadi OPOP harus diperkuat dalam ekosistem ekonomi pesantren,” kata Emil

 

Tak hanya itu saja, dalam Eko-tren juga memberi ruang bagi pesantren, santri dan masyarakat untuk mengambil peran melalui tiga pendekatan, yakni Pesantrenpreneur, Santripreneur dan Sociopreneur.

 

“Jadi yang dibangun bukan hanya usahanya, tetapi juga orang dan kelembagaannya. Pesantren, santri dan masyarakat harus sama-sama menjadi bagian dari ekosistem,” katanya.

 

Di akhir paparannya, Wagub Emil mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar pembangunan ekosistem ekonomi syariah dapat berjalan secara berkelanjutan.

 

“Pemerintah tidak bisa sendiri. Bank tidak bisa sendiri, pesantren tidak bisa sendiri, pelaku usaha juga tidak bisa sendiri. Pemerintah membangun ekosistemnya, lalu semua pihak mengisi perannya. Pembiayaan tersedia, kelembagaan diperkuat, pelaku usaha menghasilkan produk, dan pasar menjadi ruang pertumbuhannya,” pungkasnya. (pun)

You may also like

Leave a Comment