SabdaNews.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023. Pemandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Agtha Retnosari pada rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (1/4/2024).
Dalam paparannya, Agatha menekankan bahwa laporan mengenai investasi pada LKPj akhir tahun 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPj, tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan,” papar Agatha Retnosari.
Politikus asal Suraaya ini menambahkan, bahwa terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08% pada tahun 2022 menjadi 19,10% di tahun 2023 lalu, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98%.
“Serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun padahal sektor pariwisata menjadi andalan begitu pula agro. Dalam LKPj ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur,” tegasnya.
Selanjutnya, Agatha menyampaikan bahwa Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov, Fraksi PDI Perjuangan menilai BUMD seperti Bank Jatim masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.
“Berdasarkan catatan kinerja dalam LKPj akhir tahun 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorongku pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita dorong Pemprov melakukan langkah strategis,” jelasnya.
Fraksi PDI Perjuangan turut mencermati aspek lain, khususnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks Kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, dan indeks risiko bencana.
“IKU ini terdiri dari beberapa indikator yang menjadi penilai pencapaian kinerja dari Pemprov. Kita tekankan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanat UU di bidang pengawasan jalannya roda pemerintahan Jatim agar dapat terlaksana dengan baik,” terang Agatha.
Mengenai aspek IKU, Agatha menambahkan bahwa PDI Perjuangan memberikan catatan bahwa prioritas pembangunan harus lebih cermat. Terdapat catatan di Pekerjaan Umum bahwa beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik tapi serapan APBD tidak maksimal.
“Dari pembahasan LKPj ini, harapannya evaluasi dari kami dapat dilaksanakan Pemprov dengan strategi yang terstruktur, sistemik, dan komprehensif agar setiap evaluasi dapat menghasilkan solusi yang berdampak baik untuk jangka panjang dan kebaikan Provinsi Jatim,” tutupnya. (pun)
