SabdaNews.com – Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, SH, menggelar reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Balai RW II Rungkut Tengah, Surabaya, Jumat (31/7/2026). Dalam kegiatan tersebut banyak aspirasi warga yang dititipkan kepada anggota DPRD Jatim asal Dapil Surabaya.
Diantaranya, Agus salah satu warga Rungkut Tengah mengatakan bahwa masalah zonasi untuk anak-anak yang melanjutkan sekolah ke SMA masih banyak dikeluhkan warga. Oleh karena pihaknya berharap Pemprov Jatim bisa membantu pendirian SMA Negeri baru di wilayah Rungkut. Mengingat, ada informasi Pemkot Surabaya memiliki lahan untuk pendirian SMAN di Kecamatan Rungkut.
Warga yang lain juga mengeluhkan minimnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Padahal masih banyak warga yang membutuhkan program tersebut supaya bisa meringankan beban orang tua untuk bisa menyekolahkan anak di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik.
“Apa bisa kami difasilitasi supaya bisa mendapatkan KIP. Sebab masin banyak warga yang membutuhkan program tersebut,” ujar salah satu ibu yang turut hadir dalam reses.
Menanggapi kedua aspirasi itu, Blegur Prijanggono mengatakan bahwa Surabaya adalah kota besar dengan penduduk yang sangat besar sehingga jumlah SMA Negeri belum merata ada di setiap kecamatan. Di sisi lain, kemampuan keuangan provinsi juga batas sehingga persoalan seperti ini hampir terjadi setiap tahun.
“KIP itu program pemerintah pusat sehingga hanya anggota DPR RI yang bisa memfasilitasi. Memang ada wacana program KIP itu diadopsi provinsi dan kabupaten/kota di Jatim sehingga bisa meringankan warga masyarakat,” beber sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini.
Blegur juga menjelaskan bahwa sekolah negeri dan swasta hampir tidak ada beda karena keduanya masih membayar atau tidak gratis. Oleh karena itu jika pemerintah fokus pada sektor pendidikan maka dikotomi antara sekolah negeri dan swasta harus diminimalisir sehingga masyarakat bisa mengemyam pendidikan dengan baik karena dibiayai oleh negara.
Ia juga menyoroti pembagian sistem desil di masyarakat yang cenderung kurang adil karena hanya melihat lokasi pemukiman warga. Padahal fakta di lapangan banyak orang yang tinggal di kawasan elit atau strategis tidak semuanya mampu karena rumah yang mereka tinggali adalah warisan dari orang tua mereka.
“Saya juga mendapat keluhan warga Kelurahan Gubeng yang sulit mendapatkan keringanan biaya sekolah anaknya hanya karena mereka tinggal di lokasi kawasan kelas 1. Padahal ekonomi keluarga mereka tergolong tidak mampu,” beber Blegur.
Secara umum, lanjut Blegur permasalahan warga di Kota Surabaya berbeda dengan daerah lain di Jawa Timur. Persoalan sering yang muncul dalam setiap reses biasanya seputar layanan publik yang dianggap menjadi hak warga yaitu kesehatan dan pendidikan.
Khusus persoalan layanan publik yang berkaitan dengan Pemkot Surabaya, Blegur menyarankan warga, khususnya warga Rungkut Tengah, menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Surabaya melalui media sosial, mengingat keduanya kerap menyampaikan informasi pelayanan melalui TikTok.
“Makanya setiap ada aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan publik Pemkot, saya menyarankan warga juga menyampaikannya melalui medsos tersebut dengan cara yang santun dan apa adanya dengan etika ketimuran,” jelas Blegur.
“Kalau aspirasi warga disampaikan melalui surat kepada lurah, camat, atau dinas, tentu mereka itu tidak bisa membuat policy untuk menjadi sebuah kebijakan,” tambahnya.
Ia optimistis persoalan warga Surabaya bisa cepat teratasi karena Wali Kota Eri Cahyadi maupun Wakil Wali Kota Armuji selalu turun langsung jika ada persoalan masyarakat yang butuh penanganan segera.
“Warga Surabaya patut bersyukur punya pemimpin yang mau mendengar dan selalu turun langsung menyelesaikan masalah yang dikeluhkan warganya,” jelas Blegur Prijanggono.
Di akhir sesi resesBlegur juga memberikan bantaun uang kas untuk jamaah pengajian ibu-ibu di RW yang ada di wilayah Rungkut Tengah Surabaya (pun)
