SabdaNews.com – Naiknya harga beras dalam beberapa bulan terakhir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Jatim ditenggarai bukan karena stok langka di pasaran. Sebab, beberapa daerah di Jatim pekan ini sudah mulai panen padi namun harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bahkan pemerintah sampai mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Pemprov Jatim bersama Bulog dan BUMD Jatim menggelar operasi pasar di sejumlah kabupaten/kota di Jatim yang diketahui tak kunjung turun harga beras di pasarannya sehingga dikhawatirkan memicu inflasi karena sebentar lagi memasuki bulan suci ramadhan 1444 H.
Melihat anomali tersebut, anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto menilai ada beberapa faktor yang membuat harga beras di pasaran melambung dan langka. Yang pertama adalah produksi padi dan beras cenderung mengalami penurunan disebabkan stok pupuk bersubsidi dari pemerintah berkurang drastis.
“Produksi yang turun ini bukan sepenuhnya kesalahan Jatim, tapi juga pusat. Salah satunya adalah pasokan pupuk subsidi yang terus dikurangi pemerintah. Sehingga saat musim tanam tiba, pupuknya langka. Inilah yang membuat produksi padi tidak maksimal,” ujar politikus asal Partai Gerindra, Kamis (23/2/2023).
Pria asal Trenggalek ini menegaskan bahwa seluruh petani di Jatim memiliki keluhan yang sama saat yakni sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Namun keluhan tersebut tak bisa dicarikan solusi karena kuota pupuk subsidi menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Setiap kali reses dan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Jatim yang dikeluhkan petani adalah masalah kelangkaam pupuk,” terang Noer Soetjipto.
Yang kedua adalah maraknya pembangunan jalan tol di area lahan produktif. Akibatnya, banyak lahan sawah yang ada di pinggir jalan tol produksinya tidak maksimal karena saluran airnya tertutup atau terhambat oleh jalan tol.
“Bukan kita tidak mendukung pembangunan infrastruktur, hanya saja juga harus diperhatikan juga kondisi saluran air di sekitar ketika akan membangun jalan tol,” jelas wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Yang tak kalah penting, kata Noer Soetjipto, Dinas Pertanian provinsi maupun kabupaten/kota juga tidak menyediakan anggaran untuk peningkatan produksi padi. Pasalnya hampir dua tahun anggaran selama pandemi Covid-19 alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian terkena refocusing sehingga tinggal biaya langsung dan biaya tidak langsung atau hanya gaji pegawai dan operasional saja.
“Pemerintah harusnya memperhatikan lahan pertanian berkelanjutan. Artinya, boleh saja lahan produktif dijual tapi juga harus digunakan untuk lahan pertanian. Ini yang harus berani diakui oleh dinas pertanian kalau setiap tahun produksi padi kita terus mengalami penurunan karena alih fungsi lahan produktif,” sindirnya.
Khusus menyangkut pasokan beras di pasangan berkurang sehingga memicu kenaikan harga. Noer Soetjipto menenggarai akibat adanya permainan rente. Artinya, oknum tengkulak sengaja memainkan pasokan dan harga. Pasalnya dari petani harganya ya segitu-gitu aja, sehingga yang memainkan naik turunnya harga beras di pasaran adalah para tengkulak.
“Tujuan mahalnya harga beras ini agar kran impor beras bisa terbuka. Nah pemerintah bersama jajaran seharusnya berani menindak oknum-oknum yang melakukan permainan rente ini,” harapnya.
Terlebih di Jatim telah memiliki payung hukum terkait beras impor yakni Pergub Jatim No 2 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jatim. Kemudian peraturan tersebut diubah menjadi Pergub Jatim No.13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub Jatim No 2 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jatim.
Senada Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Syaifudin menambahkan bahwa mahalnya harga beras di pasaran karena ada permainan dari oknum tengkulak. “Ada mafia yang bermain dalam hal ini. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah satgas pangan. Harapan kami satgas pangan ini kerjanya maksimal,” pintanya
Politikus PAN ini menduga ada main mata oknum-oknum tertentu terhadap mahalnya harga beras di Jatim. Sebab, lanjut Amar, justru menjadi aneh ketika Jatim yang disebut lumbung pangan tapi stok berasnya justru langka dan harganya mahal. Apalagi di provinsi lain tidak tidak seheboh Jatim yang sampai perlu menggelar operasi pasar.
“Kalau di Lamongan setahu saya, hasil produksi beras ini didistribusikan ke Jateng. Nah masalah kelangkaan dan mahalnya harga beras ini harus segera ditangani apalagi sebentar lagi puasa dan lebaran, kasihan masyarakat kecil,” pungkas vokalis Komisi bidang perekonomian ini. (tis)
