10
Ketua Dewan Pakar DPW Partai NasDem Jatim Ahmad Muzammil Syafi’i mengatakan bahwa partainya akan all out membela Anies Baswedan jika ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan Anies Baswedan dalam proses membangun citra dirinya dalam persiapan maju di Pilpres mendatang.
“Misal, soal jet pribadi yang digunakan pak Anies dalam mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Inikan jet pribadi partai NasDem sehingga tidak menggunakan anggaran negara melainkan anggaran pribadi. Selain itu, jet pribadi digunakan karena mobilitas tinggi untuk kunjungan ke berbagai daerah,” jelas anggota DPRD Jatim, Kamis (15/12/2022).
Begitu juga terkait sorotan penggunaan masjid untuk pencitraan, menurut Muzamil itu bukan kegiatan kampanye calon presiden.
“Sekarang ini bukan musimnya kampanye sehingga Anies bebas melakukan kegiatan atau pertemuan dimana saja, termasuk di masjid juga untuk menggelar silaturahmi,” jelas politikus asal Pasuruan.
Sebagaimana diketahui, bakal calon Presiden Anies Baswedan kembali jadi sorotan. Kali ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ramai diperbincangkan gara-gara menggunakan private jet atau jet pribadi mewah saat safari politik ke Padang, Sumatera Barat.
Video tersebut diunggah oleh pendiri Cyrus Network, Hasan Nasib lewat akunnya @datuakrajoangek pada (4/12). Dengan nada menyindir, Hasan menyebut, jet pribadi tersebut bukan milik oligarki.
Dalam cuitan selanjutnya, Hasan menuliskan, pesawat jet tersebut bukan sembarangan. Masuk ke dalam kategori mewah. Hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di Indonesia.
Selain masalah jet pribadi, Anies juga disorot soal kampanye di masjid saat kunjungan di provinsi Aceh beberapa hari lalu.
Dua aliansi masyarakat telah menyuarakan keberatan mereka terhadap langkah yang diambil Anies Baswedan untuk berkampanye di Masjid Baiturrahman, Aceh.
Manuver Anies itu dilakukan dalam kunjungannya ke Aceh beberapa waktu yang lalu. Dilansir dari Mamagini pada Kamis (8/12), salah satu kelompok yang mengkritik hal itu adalah Gerakan Tolak Pemilu Curang. Menurut mereka, Anies juga “curi start” karena menggelar kampanye sebelum waktu yang ditentukan.
“Kampanye saja belum, kok, sudah mulai manuver curi start duluan. Kami minta Bawaslu bergerak mencari formula agar masalah curi start kampanye ini tidak terulang lagi. Hal ini penting, sebab akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi,” kata koordinator aksi, Fajar Utama.
Kelompok ini meminta Bawaslu Jakarta untuk meninjau kegiatan Anies itu karena dianggap mencuri start. (tis)
