SabdaNews.com – Munculnya aspirasi maupun wacana pembangunan jalan tol trans Madura oleh sejumlah kepala daerah di Pulau Madura dan tokoh masyarakat Madura mendapat respon positif dari kalangan DPRD Jatim. Pasalnya, keberadaan jalan tol tersebut diyakini aakan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Madura.
Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim membenarkan bahwa empat kepada daerah di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep beberapa waktu lalu memang sempat menggaungkan pembangunan tol trans Madura.
Bahkan mereka optimis pembangunan tol sepanjang sekitar 130 km itu dapat segera terwujud karena berhasil menggandeng investor PT Karya Prioritas Indonesia (KPI) yang siap mengerjakan salah satu ruas tol trans Madura tanpa harus menggantungkan sokongan dana dari luar negeri maupun APBN.
“Tapi kepastian pembangunan jalan tol trans Madura belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat,” ungkap politikus asal Madura saat dikonfirmasi Jumat (3/2/2023).
Lebih jauh ketua bidang OKK DPD Partai Gerindra Jatim ini menjelaskan, jika dilihat dari sisi anggaran, pembangunan jalan tol trans Madura itu memang lebih efisien dibanding dengan reaktivasi jalur rel Kereta Api di Madura.
“Informasi yang pernah saya terima, kalau jalan tol itu per 1 km membutuhkan biaya Rp.180 miliar. Sedangkan kalau jalur rel KA doubel trek per 1 km membutuhkan biaya Rp.200 miliar atau selisih kisaran Rp.20 miliar per kilometernya,” beber Abdul Halim.
Persoalannya, kata Abdul Halim rencana reaktivasi jalur rek KA sudah memiliki payung hukum berupa Perpres No.80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jatim, dimana hampir 40 persennya berada di Madura sehingga reaktivasi jalur rel KA di Madura itu sudah masuk Program Strategis Nasional (PSN).
“Kendalanya adalah soal anggaran, karena kita semua tahu konsentrasi anggaran APBN terkonsentrasi untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara),” pungkasnya. (pun)
