SabdaNews.com – DPRD Jatim hari ini, Senin (30/3/2026) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono selaku pimpinan sidang menegaskan bahwa Pansus LKPJ Gubernur Jatim akan bekerja selama 30 hari untuk memberi penilaian terhadap kinerja Gubernur dan wakil Gubenur Jatim selama 1 tahun atau selama tahun anggaran 2025.
Pembentukan Pansus ini menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Jatim dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah provinsi Jatim.
Politikus asal Partai Golkar itu mengatakan untuk proses pembentukan Pansus ini sudah ditetapkan lewat sidang paripurna dan juga sudah ditetapkan siapa saja yang menjadi anggota pansus mewakili fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jatim.
“Pansus LKPj sudah ditetapkan, langkah awal tentu menentukan siapa ketua Pansusnya. Setelah itu baru akan running rapat-rapat pansus dengan mengundang OPD dengan mengacu pada penjelasan kinerja yang disampaikan Gubernur Jatim dalam sidang paripurna hari ini,” kata Blegur.
Secara umum, lanjut Blegur saat ini Pemprov Jatim sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan kuantitatif atau kualitatif yang digunakan menilai pencapaian tujuan strategis.
“Pansus LKPj mengacu pada IKU untuk menilai kinerja Gubernur dan wakil Gubernur,” jelasnya.
Jika mengacu pada paparan Gubernur Jatiim dalam sidang paripurna, kata Blegur, kinerja gubernur sudah sangat baik, terutama menyangkut masalah kemiskinan disebutkan Jatim tingkat kemiskinannya makin turun di tahun 2025.
“Kinerja Gubernur sangat baik, Kalau melihat IKU terkait kemiskinan kinerjanya sudah bagus , kemiskinan makin turun. Menurut saya secara keseluruhan 80 persen kinerja Khofifah-Emil sudah sesuai harapan masyarakat Jatim,” tegasnya.
Dalam penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD Jatim Gubernur Khofifah menyebutkan pendapatan Jatim 2025 Tembus Rp29,88 Triliun di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Seperti yang disampaikan Bu Gubernur, kata Blegur, persentase penduduk miskin di Jatim per September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen. Angka ini menurun 0,26 persen dibandingkan September 2024, sekaligus diikuti penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 89,53 ribu jiwa.
“Capaian ini telah memenuhi target RKPD 2025 yang berada di kisaran 8,00 hingga 9,40 persen,” tambah Blgur.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini mengatakan nantinya Pansus ini bertugas memberikan rekomendasi atas kinerja Gubernur dan Wagub Jatim dengan mengacu pada nota Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025.
“Tugas pansus nantinya adalah memberi rekomendasi atas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025,” ungkap Blegur
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, menyebutkan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, Jatim disebut provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbesar secara nasional. Total sebanyak 781,68 ribu jiwa berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Menurut Khofifah, tren penurunan yang konsisten tersebut menjadi indikator keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan, mulai dari perluasan kesempatan kerja, penguatan jaring pengaman sosial, hingga peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini merupakan hasil dari strategi terpadu, baik melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kantong kemiskinan,” katanya. (pun)
