SabdaNews.com – Komisi D DPRD Jawa Timur berencana menginisiasi untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang transportasi publik terintegrasi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, Kamis (24/4/2025).
Menurut politikus asal Partai Gerindra, transportasi publik terintegrasi itu merupakan pengembangan Bus Trans Jatim yang saat ini sudah memiliki 5 koridor.
“Ini mau kita kembangkan nantinya di setiap Bakorwil itu ada, sebagai pengumpan nanti baru diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana Surabaya menyediakan feeder untuk masuk ke kampung-kampung, ke perumahan-perumahan, ke desa-desa itu tanggung jawab Kabupaten/Kota,” jelas Halim.
Prinsip dari transportasi publik terintegrasi, lanjut Halim adalah transportasi yang aman, nyaman dan tepat waktu, sehingga perlu didorong pemerintah.
“Tujuannya lainnya bisa mengurangi emisi, mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan karena masyarakat beralih menggunakan transportasi massal. Gagasan ini yang mau dilahirkan oleh Komisi D sebagai inisiatif DPRD Jatim untuk menghadirkan transportasi publik di Jatim dalam bentuk Perda,” ungkapnya.
Cakupan Raperda ini nantinya bukan hanya fokus pada moda transportasi darat tetapi juga transportasi laut karena sebagian wilayah Jatim adalah kepulauan.
“Nah itu juga digagas karena rencananya Raperda ini sebagai payung hukum. Karena selama ini kan Trans Jatim ini belum ada payung hukum. Kemudian juga persoalan kepulauan supaya ada jangkauan, transportasi sehingga itu bisa memudahkan akses barang dan orang untuk konetiitas,” kata pria asal Bangkalan Madura ini.
Halim juga menyinggung terkait 2 Indeks Kinerja Utama (IKU) yang tidak tercapai, yakni Indeks Theil dan Indeks Gini Ratio.
“Dua Indeks ini terkait ketimpangan yang luar biasa. Ketimpangan masing-masing kabupaten kota berbeda. Nah transportasi publik ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengurai ketimpangan yang ada di Jatim,” pungkasnya. (pun)
