33
Mengingat, hampir semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keputusan politik. Oleh karena itu pendidikan politik khusunya bagi pelajar dan generasi muda diperlukan agar nantinya mereka dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 dengan baik dan benar.
“Namun fakta di lapangan pendidikan politik di kalangan pelajar khususnya mereka yang duduk di kelas XII SMA/SMK/MA masih memprihatinkan pemahamannya tentang politik dan pemilu. Itulah mengapa saya terus sosialisasikan pendidikan politik agar tingkat kedewasaan politik masyarakat bisa meningkat,” ujar Makin Abbas di Aula Yayasan Pendidikan Islam Tikung Lamongan, Senin (4/12/2023).
Lebih jauh mantan Ketua DPRD Kab Lamongan ini menjelaskan, bahwa pendidikan anak-anaknya khususnya yang masih dalam usia wajib belajar 12 tahun penting. Sebab, pendidikan itu bisa menjadi modal dalam mengarungi kehidupan di masa depan bagi anak-anak.
Bahkan masa depan bangsa, kata Abah Makin sapaan akrabnya juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) generasi mudanya.
“Orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat,” kata politikus asal Lamongan.
“Monggo yang punya anak bisa dimasukkan ke SMP atau SMK Islam Tikung. Kalau mau mondok juga bisa sekalian dimasukkan ke Ponpes Ulil Albab Tikung Lamongan,” beber caleg DPRD Jatim dapil Lamongan-Gresik yang juga pengasuh Ponpes Ulil Albab ini.
Abah makin juga mengingatkan lembaga penyelenggara pendidikan, tenaga pendidikan hingga para wali murid juga penting untuk melek politik.
“Pemilu itu penting, bukan hanya asal mencoblos karena para pemimpin yang kita pilih itu akan menentukan arah perjalanan pemerintahan mulai pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Makanya, pendidikan politik dan pemilu itu penting,” tegas anggota Komisi D DPRD Jatim ini.
Bagi lembaga penyelenggara pendidikan khususnya yang swasta sudah bisa merasakan sendiri bagaimana pendidikan gratis dan berkualitas yang dicanangkan pemerintah provinsi masih belum sempurna. Sehingga untuk perbaikan maupun pembangunan sarana dan prasarana sekolah masih butuh bantuan pemerintah.
Ironisnya, persepsi masyarakat saat ini beranggapan semua pendidikan itu gratis karena sudah ada BOS (Biaya Operasional Sekolah). Sehingga jika ada sekolah melalui komite sekolah yang menarik iuran atau sumbangan cenderung ditanggapi negatif bahkan sampai dilaporkan ke pihak berwenang.
Padahal realitas di lapangan, sekolah sekolah swasta itu kondisinya memprihatinkan. Bukan hanya terkait fasilitas sarana dan prasarana tapi juga menyangkut kesejahteraan para tenaga pendidikan yang masih jauh dari sejahtera.
“Bantuan pemerintah itu ada yang langsung dari kepala daerah dan melalui anggota DPRD. Jadi kalau lembaga penyelenggara pendidikan punya hubungan baik dengan anggota DPRD tentu lebih mudah mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah,” dalih Abah Makin.
Senada, Mustaqim Khoiron salah satu tenaga pendidikan di YPI Tikung menambahkan bahwa tantangan pendidikan di masa depan kian berat. Mengingat, anak-anak lebih bebas mencari pengetahuan melalui internet.
Namun ironisnya, pendidikan moral justru mengalami degradasi karena tidak adanya tuntunan langsung dari guru. “Era internet sekarang ini, orang yang jauh bisa menjadi dekat dan yang dekat bisa menjadi jauh. Bahkan anak-anak lebih cepat dewasa dari usianya sehingga sering berani melanggar hukum,” jelas Mustakim.
Ia mencontohkan baru baru ini terjadi kasus penganiayaan yang dialami tenaga pendidik SMP di Sugio Lamongan lakukan oleh salah satu siswa hanya karena yang bersangkutan ditegur oleh guru karena dianggap melanggar ketertiban sekolah.
“Makanya pengawasan anak didik itu jangan hanya diserahkan semata-mata kepada sekolah. Para orang tua juga harus lebih perhatian karena era internet ini pengaruh pada anak bisa datang dari mana saja hanya bermodal handphone,” tutur Mustakim.
Pria berpenampilan eksentrik ini bersyukur negara Indonesia sangat memperhatikan pendidikan bangsa. Bahkan hal itu dicantumkan dalam konstitusi menjadi salah satu tujuan kemerdekaan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Negara yang maju dibutuhkan SDM yang unggul dan SDM unggul bisa terwujud jika pendidikannya maju,” tegas mantan komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan ini.
Sekedar diketahui, H Makin Abbas Lc MA merupakan ketua sekaligus pendiri YPI Tikung yang memiliki lembaga pendidikan SMP dan SMK yang menampung seribuan anak didik. Yang menarik, lembaga pendidikan tersebut banyak menampung anak anak kurang mampu bahkan anak terlantar dari berbagai daerah untuk ditampung dan didik dengan baik melalui pendidikan formal maupun di pesantren. (pun)
