SabdaNews.com – Kebijakan Umum Anggaran Prioritas – Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, telah disetujui bersama antara Gubernur dan pimpinan DPRD Jawa Timur pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (14/8/2023) malam.
Menurut Ketua DPRD Jatim Kusnadi, ada banyak hal sebenarnya dibahas dalam KUA PPAS APBD Jatim 2024. Namun ada dua hal yang menjadi prioritas, yakni belanja pegawai dan mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Pembahasan KUA PPAS ini tidak hanya sekali ketemu lho, tapi berkali-kali. Jadi terkait gaji pegawai dihitung kembali, yakni yang dihitung terkait anggaran pendapatan. Karena memang beban anggaran saat ini yang semakin berat,” ujar politikus asal PDI Perjuangan.
Yang kedua, lanjut Kusnadi adalah target menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Apalagi pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen.
“Artinya target utamanya adalah kemiskinan ektrem, bukan kemiskinan secara umum,” terangnya.
Di temui terpisah, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan bahwa KUA PPAS APBD Jatim 2024 ini menetapkan plafon pendapatan, belanja, pembiayaan dan prioritas program berdasarkan urusannya. Misalnya, bidang pendidikan pada level 24 persen, kesehatan 15 persen.
“Kalau semua sudah terpenuhi baru dukungan yang lainnya,” katanya.
Sementara soal arah atau tujuan yang hendak dicapai dari APBD Jatim 2024, lanjut Adhy Karyono adalah untuk mengurangi kemiskinan kronis (ekstrem), stunting, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan investasi bisa lebih baik lagi.
“Kita mengalokasikan seluruh biaya yang sifatnya menjadi beban yang diambilalih provinsi, seperti honor guru-guru swasta BOPP nya kita selesaikan,” ungkapnya.
Saat ditanya terkait bantuan seragam SMA/SMK tahun depan akan jadi direalisasi? Dengan lugas Adhy karyono menyatakan belum berani menyampaikan, apalagi nantinya bisa timbul masalah baru.
“Jadi kita lihat perkembangan di lapangan terhadap persoalan yang kemarin, masyarakat inginnya seperti apa. Kami ingin tidak ada kelihatan sekolah sekolah memiliki unsur ke arah sana,” katanya.
Sebelumnya, Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan bahwa secara umum KUA PPAS APBD Jatim 2024 cukup menggembirakan. Misalnya soal anggaran pendidikan sudah di atas 25 persen. Artinya itu sudah di atas ketentuan dari Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan minimal 20 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan.
“Begitu juga soal kesehatan dianggarkan sekitar 18 persen atau jauh melebihi ketentuan konstitusi 10 persen. Lalu bidang infrastruktur sekitar 7 persen, kemudian bidang sosial dan ekonomi pada kisaran 5-6 persen,” katanya.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan dari sisi belanja, alokasi yang terbesar jika menggunakan istilah lama adalah anggaran belanja pegawai (pemerintahan).
“Pada dasarnya bidang pemerintahan itu anggaran yang terbesar adalah untuk belanja pegawai, namun nilai manfaatnya juga kembali untuk masyarakat,” pungkas Anwar Sadad. (pun)
