SabdaNews.com – Keseriusan Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar mencalonkan diri pada Pilpres 2024, nampaknya patut diapresiasi. Sebab cucu salah satu pendiri NU KH Bisrie Syansuri ini bukan hanya sibuk mencari dukungan. Tetapi juga mengoleksi berbagai permasalahan daerah sebagai bekal sekaligus mencarikan solusi ketika dirinya terpilih memimpin bangsa Indonesia ke depan.
Kegiatan mengoleksi permasalahan daerah itu dikemas dalam acara Mandat Daerah untuk Indonesia dipandu seniman kondang Sujiwo Tejo di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (15/2/2023).
Sejumlah kepala daerah di Jatim yang memberikan mandat kepada Gus Muhaimin adalah Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Pamekasan Badrut Tamam, Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali, lalu Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Bupati Blitar Rini Syarifah, dan Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfah.
Turut pula hadir anggota Fraksi PKB DPR RI asal Dapil Jatim, anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jatim dan sejumlah kiai dan ulama Jatim, serta pengamat politik Eep Saifullah Fatah.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengawali memberikan masukan terkait keberadaan sumber daya alam (SDA) khususnya pasir Lumajang yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat karena perijinan pertambangan tidak melibatkan daerah sehingga yang menikmati cenderung bukan masyarakat daerah setempat.
“Keadilan pengelolaan SDA bagi daerah ke depan harus diperkuat, agar kesejahteraan masyarakat daerah bisa meningkat,” kata Bupati yang dipuji Sujiwo Tejo paling ngerumangsani karena diberi sepeda motor Vespa.
Sementara Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang didapuk sebagai wakil prabu Yekti penguasa jin di wilayah Pasuruan mengatakan, bahwa Land Reform atau reformasi agraria di era kepemimpinan Presiden Jokowi sudah bagus. Namun konflik pertanahan masih banyak terjadi seperti di Kabupaten Pasuruan.
“Di Pasuruan konflik pertanahan terjadi antara TNI AU dengan warga seluas 33 ribu hektar sudah berlangsung puluhan tahun tapi tak kunjung selesai. Padahal pemerintah harus hadir untuk mencarikan solusi. Kami paham pemerintah butuh pusat latihan tempur di satu sisi tapi masyarakat juga butuh lahan tersebut,” ujar adik kandung Saifullah Yusuf ini.
Senada Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan, bahwa setiap daerah itu memiliki deferensiasi. Namun persoalan yang hampir merata dialami petani di seluruh Indonesia adalah kelangkaan pupuk, termasuk di Bojonegoro yang 40 persen wilayahnya adalah pertanian dan kehutanan.
“Seluruh petani wadul soal kelangkaan pupuk karena pemerintah mengurangi alokasi subsidi untuk pupuk. Bahkan sekarang tinggal jenis urea dan ZA,” jelasnya.
Masih di tempat yang sama, Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin berharap paska adanya Perpres dan Perppu tentang Pondok Pesantren perlu disempurnakan khususnya ijazah pesantren diakui dan disetarakan dengan sekolah umum.
Selain itu, mantan anggota DPRD Jatim ini menyebut tanggungjawab pemerintah terkait hak-hak dasar masyarakat, seperti soal kesehatan belum bisa dipenuhi dengan baik karena subsidi yang diberikan sangat terbatas.
“Oleh karena itu di Pemkot Probolinggo kami gratiskan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil proses persalinannya dibantu pemerintah,” jelas Habib Hadi.
Bupati Blitar Rini Syarifah menyatakan bahwa daerahnya merupakan penghasil Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar kedua di Indonesia. Di satu sisi keberadaan PMI itu memang membantu devisa negara. Namun di sisi lain banyak persoalan yang timbul akibat menjadi PMI.
“Moralitas anak-anak yang ditinggal orang tuanya menjadi PMI sangat mengkhawatirkan karena kurangnya perhatian. Bahkan angka perceraian dan pernikahan dini di Blitar juga cukup tinggi. Kedepan bagaimana bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar warga tidak perlu harus menjadi PMI,” harap Mak Rini sapaan akrabnya.
Berbeda lagi dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai daerah peyangga Surabaya, penduduk Sidoarjo sangat besar sekitar 2,3 juta jiwa. Namun jika ditambah penduduk yang belum pindah KK bisa mencapai 4,3 juta jiwa khususnya saat malam hari karena memiliki rumah di Sidoarjo.
“Yang diperlukan adalah konektivitas Surabaya dan Sidoarjo sehingga pergerakan orang dan barang menjadi lancar. Kami sudah dibantu pemerintah pusat bikin fly over, jadi program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pak Jokowi harus dilanjutkan,” pinta putera KH Agoes Ali Mashuri ini.
Sementara itu Bupati Pamekasan Badrut Tamam menyatakan bahwa wilayah Madura adalah penghasil tembakau, daging sapi dan garam. Namun saat musim panen harganya jatuh dan bibit tembakau juga sulit didapatkan. Sehingga kami berharap pemerintah memperjuangkan nasib petani.
Selain itu, Madura juga memiliki tokoh yang berperan dalam pendirian Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Syaichona Kholil guru dari pendiri NU KH Hasyim Asy’ari. “Kami berharap Syaichona Kholil bisa mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dan STAIN Madura dinaikkan menjadi UIN Syaichona Kholil,” harap mantan sekretaris DPW PKB ini.
Wabup Kediri Dwi Maria Ulfah menambahkan bahwa 80 persen penduduk Kediri bermatapencaharian sebagai petani. Sedangkan produk pertanian andalannya adalah nanas dan cabe. Namun karena minimnya industri pasca panen sehingga nilai tambah yang didapat petani tidak maksimal.
“Persoalan yang kami hadapi di Kediri hampir serupa dengan yang ada di Blitar, seperti maraknya pernikahan dini akibat ditinggal orang taunya menjadi PMI dan kasus KDRT,” terang Maria Ulfah.
Menanggapi aspirasi dari beberapa kepala daerah di Jatim, Gus Muhaimin menyatakan bahwa apa yang disampaikan para kepala daerah itu merupakan mandat daerah yang perlu penanganan segera. Bahkan perlu dijadikan sebagai agenda bersama, sehingga pemerintahan siapapun nanti bisa melanjutkan dan siap dalam menghadapi tantangan riil sehingga dapat mengatasi dengan cepat.
“Itulah mandat daerah yang menginginkan supaya dijadikan prioritas pemerintahan ke depan. Seperti persoalan reformasi agraria, pendidikan, kesehatan, pertanian, konektivitas antar daerah, kearifan lokal serta berbagai persoalan lainnya yang muncul,” ujar wakil ketua DPR RI ini.
Ia juga bersyukur bahwa sampai hari ini pembangunan nasional masih berlangsung dengan baik itu dimulai dari kesadaran memberi ruang gerak daerah untuk membangun kemajuan dengan otonomi daerah.
Padahal di era sebelumnya, kata Gus Muhaimin semua aspek pembangunan tersentral di pusat. Baru tahun 2000 an era otonomi daerah itu dimulai dibarengi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Pada tahun 2024, kita akan perteguh kembali kekuatan otonomi daerah untuk mengatasi persoalan-persoalan nasional dengan memberi keleluasaan yang lebih pada otonomi daerah,” jelasnya.
Kandidat Pilpres 2024 ini optimis dengan memberi kewenangan lebih otoda, potensi-potensi di daerah akan bangkit sehingga apa yang sudah berjalan dengan baik ini jangan sampai ditutup atau dikurangi kewenangannya.
“Dari berbagai persoalan daerah yang disampaikan tadi, maka sudah seharusnya pemerintah pusat perlu menopang dan memberi fasilitas yang memadai bagi seluruh agenda-agenda daerah,” ungkapnya.
Dengan berbagai pengalaman pembangunan daerah, Gus Muhaimin merasakan berbagai kemajuan dan capaian-capaian yang luar biasa. Termasuk kekayaan dan kebhinekaan kita telah terwujud sangat bagus dan partisipatoris di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu prioritas-prioritas yang telah dipilih oleh daerah, kata Cak Imin pemerintah pusat perlu terus memberikan jalan keluar pada sektor-sektor yang belum bisa diatasi daerah berbasis SDA dan SDM maupun konektivitas dengan merangkum dan mendorong potensi daerah agar pembangunan nasional bisa dipercepat
“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang telah memberikan gagasan penguatan otonomi daerah di bidang kelembagaan dan kemampuan aparatur daerah. Sebab pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang ditopang oleh birokrasi yang cerdas, efisien, efektif dari pemerintah pusat sampai daerah dan kelembagaan pemerintah yang kokoh dan kuat, mandiri dan akuntabel. Sudah saatnya mandat daerah kita wujudkan demi kemakmuran dan kemajuan bangsa,” tegasnya.
Ditambahkan, salah satu masukan penting bagi pemerintah ke depan adalah kearifan lokal, tradisi dan budaya serta penguatan nilai-nilai yang luhur harus terus mendapatkan support dan menjadi bagian dari penguatan nasional.
“Hari ini kita perkuat seluruh potensi kearifan lokal untuk mensupport penguatan budaya nasional kita. Kerja dan kinerja dari kepala daerah dan tokoh daerah yang menjadi motor kemajuan daerah telah terbukti memperepat pembangunan nasional. Saatnya, pemerintah dan negara memberi ruang dan sarana yang memadai bagi tokoh daerah untuk menjadi kekuatan yang lebih berperan bagi pembangunan nasional,” pungkasnya. (pun)
