Monitoring Ketersediaan Pakan Ternak, Komisi B DPRD Jatim Kunjungi PT Japva Comfeed Indonesia
SabdaaNews.com – Komisi B DPRD Jawa Timur mengunjungi PT Japva Comfeed Indonesia, Tbk Unit Sidoarjo, Kamis (3/6/2021). Kunjungan kerja ini dalam rangka monitoring ketersediaan pakan ternak di tengah pandemi Covid-19.
Rombongan komisi yang membidangi perekonomian ini dipimpin Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Saefudin ditemui langsung manajemen PT Japva Comfeed Indonesia. Bahkan, dalam momen itu, mereka juga memaparkan perkembangan pabrik yang memproduksi pakan ternak ini.
“Alhamdulillah memang sejauh ini terkait stok pakan ternak di Jawa Timur memang tidak ada persoalan. Artinya, faktor ketersediaan di lapangan juga masih cukup baik,” kata Amar Saifudin, Kamis (3/6/2021).
Kendati demikian, kata politikus asal FPAN, PT Japva Comfeet juga merasakan dampak pandemi akibat mengalami penurunan jumlah permintaan pakan ternak. “Di masa pandemi ini, permintaan dari para peternak menurun sampai 30 persen, yang itu juga berdampak dari pada produksi PT Japva Comfeed,” jelas Amar.
Melalui kunjungan ini, Komisi B DPRD Jatim ingin mencarikan solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan baik yang dialami perusahaan ataupun para peternak. Mengingat Jatim selama ini dikenal sebagai penyuplai daging nomor satu di Indonesia.
“Pesan kita kepada PT Japva Comfeed agar untuk terus menguatkan kemitraan dengan peternak yang ada di Jatim. Mengingat Jatim adalah lumbung pakan nasional dan termasuk penyuplai daging nomor 1 di Indonesia,” terang Amar.
Senada,anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Rohani Siswanto menjelaskan, bahwa kunjungan ini salah satu tujuannya untuk menguatkan Business Matching. Artinya, menguatkan kemitraan baik antar dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat. Apalagi dia melihat banyak sekali program pemerintah yang sebenarnya bisa disinergikan.
“Targetnya adalah memotong alur distribusi. Jadi kalau kemudian perusahaan bisa langsung bersinggungan dengan masyarakat (peternak), maka yang disampaikan pihak manajemen tadi, middle barriers akan lebih bisa kita atasi,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Dia mencontohkan, selama ini suplai jagung yang diproduksi oleh petani harus melewati pengepul sebelum masuk ke industri atau perusahaan. Nah, apabila ini bisa disinergikan, maka produk jagung dari petani ini bisa langsung masuk ke perusahaan. Sehingga nilai tambah yang dihasilkan petani bisa lebih tinggi.
“Kalau misal ini bisa kita sinergikan, maka kemudian bagaimana petani bisa langsung ke perusahaan. Maka kemudian nilai tambahnya kan bisa menjadi lebih tinggi,” jelas Rohanià.
Di sisi lain, melalui kunjungan ini, pihaknya juga berharap, serapan tenaga kerja di desa itu bisa lebih maksimal. Misalnya, profitable yang ada di suatu desa itu adalah budidaya ayam petelur, maka secara otomatis program dari pemerintah desa itu juga harus fokus ke sana.
“Inilah target dari kunjungan kita. Ada sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah melalui program-programnya. Jadi kalau programnya itu misalnya yang profitable ayam petelur, ya program pemerintahannya jangan kambing saja, harus disinergikan,” harap Rohani.
Sementara itu, Head of Control PT Japva Comfeed Indonesia, Eko Cahyono mengakui, memang ada kendala yang dialami pihak dunia usaha. Salah satu kendala yang dialami adalah adanya middle barriers. Dia berharap, permasalahan ini dapat dijembatani oleh DPRD dan pemprov Jatim.
“Selama ini di tengah ada yang namanya middle barriers, pengepul atau broker. Ini yang tidak tersentuh. Harapannya kalau pemerintah mengetahui ada middle barriers yang menghambat kemajuan dari para peternak ini agar bisa dibuatkan suatu aturan,” kata Eko.
Dalam aturan itu, Eko berharap, alur penjualan para peternak tidak lagi harus melalui middle barrier sebelum menuju ke user atau konsumen. Menurut dia, kendala yang dialami industri usaha itu dapat diatasi salah satunya melalui regulasi atau aturan.
“Itu harapan kita dengan adanya kunjungan ini. Bapak-bapak dari DPRD Provinsi bisa menindaklanjuti keinginan dari pada peternak, juga mengetahui kesulitan-kesulitan dari pada usaha kita. Aturan-aturan itu yang kita harapkan ke depannya bisa menjadi solusi dari para peternak,” pungkasnya. (pun)
